OJK Jatuhkan Denda Rp 2,52 Triliun ke Pelaku Pasar Modal

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan denda sekitar Rp 2,52 triliun dalam penindakan di pasar modal hingga Oktober 2026. Nilai tersebut berasal dari denda administratif berdasarkan hasil pemeriksaan kasus sebesar Rp 2,23 triliun kepada 166 pihak dan denda keterlambatan sebesar Rp 293,78 miliar kepada 805 pihak.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menegaskan, lembaganya tidak akan memberikan ruang bagi manipulasi pasar, penyalahgunaan mekanisme perdagangan, maupun penyamaran kepemilikan saham.

“ OJK tidak akan ragu menjatuhkan sanksi berat apabila pelanggaran yang dilakukan memang menuntut konsekuensi hukum yang berat,” kata Hasan dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).

Selain denda, OJK menjatuhkan 28 sanksi peringatan tertulis, delapan pembekuan, enam pencabutan izin, satu pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 13 larangan, dan enam perintah tertulis berdasarkan pemeriksaan kasus. Untuk denda keterlambatan, OJK juga memberikan 464 sanksi peringatan tertulis.

Penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya OJK menjaga integritas pasar modal dan melindungi investor. Berdasarkan data pipeline per 1 Oktober 2026, terdapat 122 kasus yang masih berada dalam berbagai tahapan penanganan.

Rinciannya, 28 kasus berada pada tahap perencanaan, 54 kasus dalam penelaahan awal, dan 40 kasus sedang diperiksa.

Dalam penindakan terbaru, OJK menjatuhkan denda utama dengan total Rp 2,1 triliun terkait perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), serta proses penawaran umum perdana saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Denda tersebut terdiri atas Rp 1,5 triliun dalam kasus DSSA, Rp 500 miliar dalam kasus BREN, dan Rp 100 miliar dalam kasus CUAN. Penindakan juga mencakup sanksi terhadap anggota bursa dan individu terkait, termasuk pembekuan izin profesi.

“Besarnya sanksi tersebut menandai tonggak bersejarah dalam penegakan hukum pasar modal Indonesia, sekaligus menjadi pengenaan denda terbesar sepanjang sejarah OJK,” kata Hasan.