Prabowo Restui Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto merestui pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang diusung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pada siang hari ini, Kamis 22 Oktober, Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini resmi meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan," kata Prabowo dalam Rakornas TPAKD 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, pembentukan dewan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memperkuat upaya peningkatan akses keuangan masyarakat secara lebih terstruktur dan sistematis.

"Sesuai dengan mandat undang-undang, kita akan meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Saya ingat ini arahan Bapak beberapa waktu yang lalu di Istana Negara," kata Friderica.

Perempuan yang akrab disapa Kiki ini menegaskan, upaya memperluas akses keuangan perlu dilakukan melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, otoritas keuangan, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, masyarakat di berbagai wilayah Indonesia dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengakses layanan keuangan formal.

"Bagi Indonesia dan saya sendiri, ini akan semakin memastikan bahwa setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk peningkatan kesejahteraan dirinya dan keluarganya," ujarnya.

Lebih lanjut, Kiki menyebutkan dewan tersebut direncanakan dipimpin langsung oleh Presiden, dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua harian. Sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait juga akan terlibat dalam struktur kepengurusan.

Kiki menuturkan, perluasan akses keuangan merupakan bagian dari upaya mendukung agenda strategis pemerintah, terutama dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, OJK telah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Melalui tim tersebut, OJK berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Langkah ini dilakukan antara lain dengan menghubungkan produk unggulan daerah ke dalam ekosistem pembiayaan dan jangkauan pasar yang lebih luas.