Bahlil Lapor Prabowo, Target PNBP Rp 165 Triliun Bisa Tambal Belanja Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menargetkan setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi dapat mencapai Rp 165 triliun pada 2026. Angka tersebut diharapkan mampu menjadi substitusi untuk menutupi belanja subsidi.

Dalam Sidang Kabinet, Bahlil melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa realisasi PNBP periode Januari–Oktober 2026 telah mencapai Rp 127,74 triliun. Jumlah tersebut kian mendekati target APBN yang ditetapkan sebesar Rp 133,63 triliun.

“Target kita nanti untuk membantu Menteri Keuangan dalam rangka menambal defisit terhadap subsidi BBM itu kita akan mencapai Rp 165 triliun, Pak Menteri Keuangan. Jadi surplus sekitar Rp 30 triliun, ini untuk PNBP,” ujar Bahlil, dikutip Sabtu (24/10/2026).

Kinerja positif juga terlihat pada sektor ekspor batu bara. Meski volume ekspor pada periode Januari–September 2026 turun menjadi sekitar 343 juta ton dibandingkan 374 juta ton pada periode yang sama tahun sebelumnya, nilai ekspor justru meningkat dari US$ 21 miliar menjadi US$ 23,71 miliar.

“Jadi barang produksi turun, pendapatan naik,” tegas Bahlil.

Sementara itu, sektor ekspor nikel turut menunjukkan tren kenaikan. Hingga Agustus 2026, nilai ekspor nikel dilaporkan mencapai sekitar US$ 24,55 miliar, meningkat dibandingkan periode Januari–Agustus 2025 yang tercatat sebesar US$ 21,22 miliar.

Sebelumnya, PNBP dari komoditas nikel dilaporkan telah menembus angka Rp 21 triliun hingga 31 Agustus 2026. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan raihan Rp 10 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menuturkan bahwa PNBP nikel tersebut menjadi bagian dari penerimaan subsektor mineral dan batu bara yang hingga akhir Agustus 2026 secara total mencapai Rp 108 triliun.

"Untuk nikel itu pada tanggal 31 Agustus 2026 PNBP kita Rp 21 triliun, sedangkan pada tanggal 31 Agustus 2025 PNBP kita Rp 10 triliun," ujar Tri dalam acara peringatan 36 tahun Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (10/9/2026).

Tri menyebut peningkatan PNBP nikel ini berhasil dicapai saat volume produksi bijih nikel justru mengalami penurunan sekitar 13 juta ton.

Menurutnya, kondisi ini membuktikan bahwa pengelolaan sektor pertambangan tidak harus selalu berorientasi pada peningkatan volume produksi secara ugal-ugalan, melainkan perlu mengutamakan nilai ekonomi yang dihasilkan bagi negara.

"Artinya kalau misalnya kita lihat, dengan adanya pengelolaan yang baik, dengan kita tidak jor-joran untuk produksi, itu nyatanya akan memberikan dampak yang positif kepada negara dan kita semua," jelas Tri.

Berdasarkan data Ditjen Minerba per 1 September 2026, produksi bijih nikel nasional tercatat sebanyak 173,79 juta ton. Sebagai pembanding, total produksi bijih nikel sepanjang tahun 2025 mencapai 320,37 juta ton.