OJK Buka Peluang Pelanggaran Pasar Modal Berlanjut ke Pidana

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan penindakan pelanggaran pasar modal tidak berhenti pada sanksi administratif. Jika pemeriksaan lebih lanjut menemukan dugaan tindak pidana yang didukung bukti cukup, OJK dapat melanjutkan penanganan melalui mekanisme penyidikan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, penegakan hukum akan dilakukan secara tegas terhadap pihak yang memanipulasi pasar, menyalahgunakan mekanisme perdagangan, atau menyamarkan kepemilikan saham.

“Tidak ada toleransi bagi pihak yang secara sengaja menciptakan harga semu, menyesatkan investor, menyembunyikan identitas atau kepemilikan yang wajib diungkapkan, maupun memanfaatkan celah mekanisme pasar untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah,” kata Hasan dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).

OJK juga memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta aparat penegak hukum terkait.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan penindakan dapat menjangkau pihak yang bertanggung jawab, termasuk mereka yang diduga memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah.

OJK menegaskan, sanksi administratif yang telah dijatuhkan bukan berarti seluruh proses penegakan hukum dalam suatu perkara otomatis berakhir.

Sebagai bagian dari penguatan penegakan hukum, OJK akan meningkatkan penelusuran aliran dana, mengidentifikasi pihak yang memperoleh manfaat ekonomi secara tidak sah, serta mengungkap jaringan pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran pasar modal.

Pada 21 Oktober 2026, OJK menyerahkan surat sanksi secara langsung kepada pihak terkait di Kantor OJK. Penyerahan tersebut turut dihadiri perwakilan Polri sebagai bentuk koordinasi antarlembaga dalam memperkuat penegakan hukum.

OJK juga mengingatkan pelaku pasar agar menghentikan praktik yang melanggar ketentuan, termasuk menciptakan harga semu, menyesatkan investor, dan menyembunyikan informasi kepemilikan yang wajib diungkapkan.

OJK menyatakan pengawasan dan penindakan akan dilakukan berkelanjutan melalui penguatan teknologi pemantauan transaksi, analisis keterkaitan rekening dan kepemilikan, serta peningkatan kapasitas investigasi.

Namun, kemungkinan proses pidana tetap bergantung pada hasil pendalaman dan kecukupan bukti dalam setiap perkara.