Sarjito Jadi Pengawas BMKS OJK, Ekonom Yakin Kompetensinya Mumpuni

Liputan6.com, Jakarta - Sarjito resmi dilantik sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031. Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto pada Rabu (9/9/2026) lalu.

Ekonom menilai pengalaman dan latar belakang Sarjito menjadi modal penting untuk mengembangkan bursa komoditas di Indonesia, meski keberhasilan tersebut tetap bergantung pada kepastian hukum, tata kelola, dan likuiditas pasar.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai Sarjito memiliki kompetensi yang sesuai untuk menjalankan tugas barunya. Penilaian tersebut didasarkan pada rekam jejak pendidikan dan pengalaman Sarjito selama berkarier di OJK.

“Saya rasa beliau punya kompetensi untuk running BMKS,” kata Esther saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (10/9/2026).

Sarjito memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Sarjana Hukum (Praktisi Hukum) dari Universitas Indonesia, Master of Business Administration (MBA) Finance dari Saint Louis University, Missouri, Amerika Serikat, serta Magister Kenotariatan dari Universitas Jayabaya, Jakarta.

Dia juga pernah menjabat Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal OJK dengan tugas yang mencakup pengawasan kepatuhan emiten, transaksi, hingga stabilitas instrumen di pasar modal.

Setelah itu, Sarjito dipercaya sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK hingga pensiun pada Juli 2024.

Sarjito juga pernah memimpin Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang menangani investasi ilegal, pinjaman online ilegal, serta berbagai bentuk kejahatan keuangan digital.

Esther menilai pengalaman tersebut menjadi modal bagi Sarjito untuk menjalankan fungsi pengawasan BMKS. Keberadaan bursa mineral dapat memberikan manfaat bagi Indonesia, terutama dalam membentuk harga acuan dan meningkatkan transparansi perdagangan komoditas.

Bursa mineral juga dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pembentukan harga komoditas. Dengan demikian, Indonesia tidak terlalu bergantung pada bursa komoditas di luar negeri.

“Bursa mineral ini bisa menjadi price leader dan membuat Indonesia memiliki kendali dalam menetapkan Indonesia Reference Price,” ujarnya.

Esther menambahkan, transparansi harga melalui bursa juga berpotensi membantu mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing yang dapat mengurangi penerimaan pajak negara.

Selain itu, keberadaan BMKS dapat memperkuat ekosistem industri pertambangan dalam negeri sekaligus mendukung agenda hilirisasi.

Meski memiliki potensi manfaat, Esther mengingatkan pengembangan bursa mineral juga dapat menimbulkan tambahan biaya kepatuhan bagi perusahaan tambang. Keberhasilan BMKS akan sangat bergantung pada tingkat likuiditas serta minat pelaku pasar, termasuk dari pasar global.

“Kebijakan baru ini menambah faktor ketidakpastian regulasi jangka pendek bagi investor di sektor mineral dan batubara,” katanya.

Karena itu, penguatan tata kelola dan kepastian regulasi perlu menjadi perhatian agar BMKS dapat berkembang menjadi pasar komoditas yang kredibel serta menarik bagi pelaku pasar domestik maupun global.

Tiga Kunci Bursa Komoditas

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai ada tiga faktor utama yang akan menentukan keberhasilan bursa komoditas, yakni kepastian hukum, tata kelola kelembagaan, dan likuiditas.

“Yang paling penting menurut saya adalah kepastian hukum dan masalah tata kelola kelembagaan,” kata Dipo kepada Liputan6.com.

Menurut Dipo, kepastian hukum penting untuk memberikan kejelasan mengenai penyelesaian apabila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli.

Dia menilai mekanisme mediasi harus berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Hal ini diperlukan agar pelaku pasar memiliki kepercayaan untuk bertransaksi melalui bursa.

Selain itu, regulator perlu memastikan transparansi data dan mencegah manipulasi dalam pembentukan harga. Mekanisme perdagangan harus tetap mengikuti prinsip penawaran dan permintaan sehingga harga yang terbentuk mencerminkan kondisi pasar secara objektif.

“Jadi, satu masalah hukum, kedua tata kelola, lalu masalah likuiditas,” ujarnya.

Dipo mengatakan Indonesia dapat memprioritaskan komoditas yang memiliki keunggulan produksi, seperti batu bara dan kelapa sawit. Menurut dia, tidak semua komoditas harus dipaksakan menjadi acuan harga domestik karena masing-masing memiliki karakteristik pasar dan basis pembeli yang berbeda.

Indonesia sendiri telah memiliki Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) dan Jakarta Futures Exchange (JFX) sebagai infrastruktur perdagangan komoditas.

Karena itu, tantangan BMKS bukan sekadar membangun infrastruktur. Yang lebih penting adalah meningkatkan volume transaksi, membangun kepercayaan pelaku pasar, serta mengembangkan produk derivatif.