Laporan Masyarakat Toraja Berlanjut, Polisi Periksa Pengunggah Video Stand Up Pandji Pragiwaksono

Liputan6.com, Jakarta - Pihak Bareskrim Polri tetap melanjutkan laporan Aliansi Pemuda Toraja terkait materi stand up comedy yang dibawakan komika Pandji Pragiwaksono. Hal itu ditunjukkan dengan pemeriksaan terhadap seorang saksi berinisial SB oleh penyidik.

Diketahui, dalam laporan yang teregister dengan nomor 01/LP/APT/XI/2025, Panji diduga melakukan penghinaan dan ujaran bernuansa SARA. 

"Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara SB selaku admin kanal YouTube yang bersangkutan. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik," kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rizki Prakoso kepada wartawan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Dia mengungkapkan, yang bersangkutan dicecar 33 pertanyaan. Materi pemeriksaan mulai dari proses pengeditan video, pemberian narasi dan deskripsi konten, dan penentuan jadwal unggahan.

"Berdasarkan keterangan saksi, proses editing, penulisan narasi, deskripsi, serta waktu unggah dilakukan oleh yang bersangkutan atas perintah dan arahan pemilik kanal," ungkap Rizki.

Dia pun memberi sinyal, proses laporan ke Pandji Pragiwaksono tetap berjalan, meskipun yang bersangkutan sudah menjalani peradilan adat masyarakat Toraja.

"Proses penyidikan masih berjalan. Kami mengedepankan profesionalitas dan transparansi dalam menangani setiap laporan," jelas Rizki.

Sebelumnya, Pandji Pragiwaksono menjalani peradilan adat masyarakat Toraja terkait materi stand up comedy Mesakke Bangsaku. Materi stand up yang dibawakannya pada 2013 mengundang kontroversi lantaran dinilai menyinggung adat serta martabat orang Toraja.

Pandji datang langsung ke Tana Toraja, Sulawesi Selatan, didampingi kuasa hukumnya, Haris Azhar. Prosesi peradilan adat digelar di Tongkonan Layuk Kaero, Sangalla, Kabupaten Tana Toraja pada Selasa (10/2/2026).

Dalam sidang adat tersebut, Pandji menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada 32 perwakilan wilayah adat Toraja yang hadir sebagai pemangku kepentingan adat. Selain permohonan maaf, Pandji juga dikenai sanksi adat berupa kewajiban membayar 1 ekor babi dan 5 ekor ayam sebagai bagian dari mekanisme pemulihan adat.

Peradilan adat ini difasilitasi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Peradilan adat bukan untuk menghukum, melainkan untuk memulihkan relasi sosial yang sempat terganggu. 

Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi menjelaskan, peradilan adat sejatinya telah direncanakan sejak Desember 2025. Namun, proses tersebut baru dapat dilaksanakan setelah konsolidasi dengan 32 wilayah adat Toraja selesai dilakukan. 

"Pandji mengikuti mekanisme hukum adat khusus yang disebut Ma’ Buak Burun Mangkaloi Oto’, yakni menjawab pertanyaan dari para perwakilan adat Toraja," ujar Rukka. 

Dalam mekanisme itu, para pemangku adat menyampaikan pandangan serta harapan agar penyelesaian dilakukan dengan menjunjung tinggi pemulihan martabat, keseimbangan sosial, dan keharmonisan relasi antara individu dengan komunitas adat.

"Ini adalah mekanisme hukum adat untuk memulihkan relasi, martabat, dan keseimbangan sosial yang sempat terganggu," katanya.

Prosesi adat berlangsung dengan tata tertib yang ketat. Seluruh masyarakat Toraja yang hadir diwajibkan mengenakan pakaian adat dan dilarang memakai busana berwarna hitam. Sementara itu, Pandji Pragiwaksono diwajibkan berpakaian sopan tanpa mengenakan baju adat Toraja.

Peserta sidang dilarang menginterupsi persidangan, membuat keributan, berlalu-lalang di sekitar Tongkonan, serta mengambil dokumentasi secara sembarangan. Siaran langsung juga dilarang hingga waktu yang ditentukan kemudian. 

Dalam sidang tersebut, Pandji secara terbuka mengakui kesalahannya. Pandji menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Toraja dan mengakui materi komedinya lahir dari pemahaman yang tidak utuh.

Pandji mengungkapkan bahwa referensi dan narasumber yang digunakan saat itu tidak cukup mewakili perspektif masyarakat Toraja.

"Saya memakai kacamata luar untuk melihat Toraja. Seharusnya saya memakai kacamata ‘Toraja’ untuk melihat Toraja dari sisi lainnya juga," ujar Pandji. 

Proses dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang intens antara Pandji dan perwakilan dari 32 wilayah adat se-Toraja sebagai bagian dari mekanisme klarifikasi dan refleksi bersama. Meski berada dalam forum peradilan adat, Pandji mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat Toraja. 

"Saya tidak pernah mendapatkan sambutan sehangat ini dari masyarakat adat seperti di Toraja," ungkapnya.

Di sisi lain, proses hukum negara masih berjalan. Pandji sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri dan kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Ia menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Senin, 2 Februari 2026, dan menjawab sekitar 48 pertanyaan dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber.

Pandji menyatakan bahwa ia menyadari ada materi yang menyinggung adat Toraja dan menegaskan bahwa permintaan maaf telah disampaikan secara terbuka.

"Sebenarnya permintaan maaf sudah pernah dilakukan dan bisa dilihat publik. Tapi mungkin ini meneruskan laporan saja. Saya ikuti prosesnya," ucapnya.