Saat Asap Mengepung Berbulan-bulan, Bencana Nasional Tak Ditetapkan

Liputan6.com, Jakarta - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia menjadi persoalan serius. Selama berbulan-bulan, asap mengepung permukiman, mengganggu aktivitas warga, dan mengancam kesehatan masyarakat.

Di tengah dampak yang meluas dan penanganan yang belum tuntas, pemerintah tak kunjung menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

"Belum, belum (sebagai bencana nasional). Masih mampu kita mengatasi," kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Dudung menyampaikan, Presiden telah menerima laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengenai enam provinsi yang menjadi fokus penanganan karhutla. Dua di antaranya adalah Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.

Di Kalimantan Tengah, salah satu wilayah yang menjadi prioritas penanganan adalah kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Kawasan tersebut menjadi perhatian karena terdapat satwa yang harus dilindungi.

Selain itu, Suharyanto melaporkan bahwa sejumlah helikopter untuk operasi pemadaman melalui pengeboman air (water bombing) telah dikerahkan. Namun, Dudung menuturkan, penanganan saat ini lebih banyak dilakukan melalui operasi darat karena asap yang tebal menyulitkan upaya pemadaman dari udara.

"Hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat ya karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal," tutur Dudung.

Menurut Dudung, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah mengerahkan upaya maksimal untuk menangani karhutla. Berbagai langkah terus dilakukan agar kebakaran segera teratasi, termasuk operasi modifikasi cuaca.

"Beliau (Presiden) mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit baik TNI, Polri termasuk seluruh komponen yang terlibat di sana karena memang capaiannya justru sudah semakin maksimal per hari itu hanya sekitar 692 hektare dan ini terus diupayakan termasuk upaya-upaya operasi mitigasi termasuk cuaca juga dikendalikan oleh BMKG dan mudah-mudahan ini akan cepat teratasi," jelas dia.

Presiden Prabowo juga meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia.

"Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini," kata Dudung Abdurachman.

Dudung menekankan bahwa operasi penanganan karhutla melalui jalur darat bukan berarti operasi militer. Pemerintah mengerahkan kendaraan darat, seperti mobil dan alat berat, untuk menjangkau daerah yang tidak bisa dijangkau helikopter sehingga karhutla dapat segera teratasi.

"Tadi laporan dari Pangdam di Kalimantan Tengah karena di situ ada satwanya, kemudian juga ya itu ada buaya masih ada harimau, ya ini sulit ya untuk dilakukan dan kemudian jangkauan dari kendaraan darat seperti mobil, alat berat dan sebagainya," jelas Dudung.

"Nah ini maka tetap akhirnya operasi darat dilakukan. Operasi bukan berarti operasi seperti militer tetapi ya penanganannya melalui darat itu aja ya," imbuh dia.

Menurut dia, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah sudah turun tangan semaksimal mungkin dalam upaya penanganan karhutla. Prabowo berterima kasih kepada seluruh prajurit TNI-Polri dan seluruh pihak yang telah membantu penanganan karhutla.

"Karena memang capaiannya justru sudah semakin maksimal per hari itu hanya sekitar 692 hektar dan ini terus diupayakan termasuk upaya-upaya operasi mitigasi termasuk cuaca juga dikendalikan oleh BMKG dan mudah-mudahan ini akan cepat teratasi," ucapnya.

Tak hanya itu, Prabowo menekankan bahwa pencegahan karhutla harus dilakukan secara presisi dan mitigasi dimulai dari tingkat daerah. Prabowo ingin pencegahan dilakukan sebelum api menyala.

"Bahkan masyarakat peduli ini dibentuk juga untuk dikoordinasikan baik Babinkamtibmas, kemudian Babinsa, Karang Taruna dan pemerintah daerah yang terintegrasi sehingga penanganan itu tidak serta-merta pada saat api itu sudah ada tetapi sebelum kemungkinan-kemungkinan itu api itu ada dilakukan pencegahan seperti itu," ujar Dudung.

Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menyelimuti sejumlah wilayah Indonesia. Bahkan beberapa negara tetangga juga ikut terpapar.

Kualitas udara di beberapa daerah pun memburuk hingga mencapai level berbahaya.

Berdasarkan laporan citra satelit BMKG per 12 Oktober 2026 pukul 08.00 WIB, titik panas (hotspot) dalam jumlah banyak terdeteksi di wilayah Kalimantan, Sumatra, hingga Papua. Arah angin di Indonesia yang pada umumnya bertiup dari Timur - Tenggara ke Barat Laut - Utara mengakibatkan kabut asap mencapai sebaran wilayah yang luas.

Sebaran asap di wilayah terdeteksi di Sumatra Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Selain itu, asap juga terdeteksi meluas hingga melewati batas negara. Kabut asap lintas batas (trans boundary haze) dari Sumatra terpantau masuk ke Semenanjung Malaysia dan Singapura, Kalimantan ke Sabah, Semenanjung Malaysia, dan Singapura, serta dari Papua Nugini ke Papua Selatan.

Sementara menurut ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC), dampak dari sebaran asap lintas batas ini turut dirasakan secara signifikan oleh negara-negara tetangga di kawasan ASEAN bagian selatan.

Berdasarkan laporannya per 12 Oktober 2026 pukul 10.58 pagi, kabut asap lintas batas dengan tingkat kepadatan sedang hingga pekat tidak hanya mengepung wilayah tengah dan selatan Sumatra serta sebagian Kalimantan, tetapi juga telah meluas dan menyelimuti Semenanjung Malaysia, Singapura, hingga wilayah selatan Filipina.

ASMC juga mengungkap, stasiun pemantau kualitas udara di wilayah tersebut, utamanya Kalimantan, Semenanjung Malaysia, Singapura, serta wilayah tengah dan selatan Sumatra melaporkan tingkat kualitas udara yang mengkhawatirkan, yakni berada dalam kategori Tidak Sehat hingga Berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Stasiun pemantau kualitas udara di kawasan tersebut melaporkan tingkat kualitas udara yang mengkhawatirkan, yakni berada dalam kategori "Tidak sehat hingga berbahaya" bagi kesehatan masyarakat.

Data Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan menunjukkan, jumlah titik panas melonjak sejak Agustus 2026. Berdasarkan data satelit Terra/Aqua dengan tingkat kepercayaan tinggi, jumlah titik mencapai sekitar 16.000 titik pada periode Agustus-September.

Memasuki Oktober, titik panas masih terdeteksi di berbagai wilayah. SiPongi mencatat 12.183 deteksi titik panas berkepercayaan tinggi di 33 provinsi selama 1-12 Oktober 2026.

Sebaran tersebut menunjukkan bahwa indikasi karhutla masih ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, bahkan ketika tahun ini mendekati penghujungnya.

Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan deteksi titik panas terbanyak pada 1-12 Oktober 2026, yakni 3.268 titik. Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat 719 titik, Kalimantan Selatan 368 titik, dan Kalimantan Timur 312 titik.

Jika digabungkan dengan Kalimantan Utara, jumlah deteksi di lima provinsi di Pulau Kalimantan mencapai 4.674 titik atau sekitar 38 persen dari total nasional pada periode tersebut.

Di luar Kalimantan, titik panas juga tersebar di wilayah lain. Pada periode 1-12 Oktober 2026, Papua Selatan mencatat 2.921 deteksi titik panas, sedangkan Sumatera Selatan mencapai 2.376 titik. Keduanya termasuk tiga provinsi dengan jumlah deteksi tertinggi secara nasional.

Di Sumatra Selatan, kondisi kualitas udara juga mengkhawatirkan. Pada 12 Oktober 2026, pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di sejumlah titik di Palembang menunjukkan konsentrasi PM2.5 dalam kategori berbahaya.

Persebaran titik panas dan kondisi kualitas udara itu menunjukkan bahwa karhutla bukan hanya persoalan di Kalimantan. Sejumlah wilayah lain juga menghadapi indikasi kebakaran dan kualitas udara yang perlu diwaspadai.

Tingginya deteksi titik panas itu juga menjadi alasan untuk mencermati kondisi kualitas udara di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan IQAir pada 12 Oktober 2026, indeks kualitas udara di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mencapai 180 atau masuk kategori tidak sehat (unhealthy).

Sementara itu, Pangkalan Bun, Pontianak, dan Banjarmasin turut menunjukkan indeks kualitas udara pada kisaran di atas 170 dengan kategori tidak sehat.

Data-data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan perlu mendapat perhatian, bersamaan dengan masih tingginya deteksi titik panas.

Besarnya persoalan karhutla juga terlihat dari luas lahan yang terbakar. SiPongi mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 202.004,30 hektare sepanjang Januari-Juli 2026.

Angka tersebut meningkat sekitar 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Artinya, luas lahan yang terbakar selama tujuh bulan pertama tahun ini saja sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Data tersebut belum mencakup luas kebakaran pada Agustus hingga Oktober, ketika jumlah titik panas justru melonjak. Dengan demikian, angka itu belum menggambarkan keseluruhan luas lahan yang terbakar sepanjang 2026.