Pertamina Gandeng Bareskrim, Bakal Tindak Truk Industri Pakai BBM Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menegaskan, angkutan industri seperti perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan BBM subsidi. Pertamina bakal menggandeng Bareskrim Polri untuk melakukan penindakan dalam waktu dekat.

Dia mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Aturan tersebut melarang kendaraan industri menggunakan BBM bersubsidi. Sehingga, menurutnya komplain yang diserukan truk industri tak mendapat solar subsidi sebetulnya kurang tepat.

"Kami juga menyampaikan di sini bahwa sesuai ketentuan Perpres 191 tahun 2014,bahwa untuk BBM bersubsidi, termasuk solar bersubsidi, ini tidak diperbolehkan untuk dipergunakan di sektor industri, termasuk angkutan perkebunan maupun angkutan pertambangan," ujar Mars Ega dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR, Selasa (8/9/2026).

"Jadi tadi yang disampaikan adanya angkutan pertambangan yang komplain di SPBU, antre dan lain-lain, sesungguhnya, sesuai ketentuan, itu tidak diperbolehkan," sambungnya.

Mars Ega lantas mengungkap rencana menggandeng Bareskrim Polri untuk melakukan pengawasan lebih ketat kedepannya. Dia juga akan mengapresiasi jika ada satuan tugas (Satgas) yang akan dibentuk khusus.

"Saat ini kami sedang proses koordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk membuat PKS bersama pengawasan sehingga ini juga akan memperkuat bagaimana langkah-langkah pengawasan operasional di lapangan," ucapnya.

Kerja sama Pertamina dan aparat penegak hukum itu disebut bisa berjalan dalam waktu dekat. "Karena kami memahami kawan-kawan tim kami juga di lapangan perlu dukungan penguatan dari pusat, dan pembahasan awal dengan Bareskrim sudah kami lakukan kemarin, dan mungkin sudah dalam waktu dekat ini mudah-mudahan PKS dengan Bareskrim bisa segera terwujud," jelas Mars Ega.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan disparitas harga jual solar subsidi dan non subsidi terpaut lebar. Hal ini dikhawatirkan dimanfaatkan oknum yang tidak berhak mengonsumsi BBM subsidi, termasuk biosolar.

"Disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi ini juga cukup besar, jadi untuk BBM subsidi solar harganya adalah Rp 6.800 per liter, sementara itu Dex di SPBU itu harganya Rp 25.000 sehingga disparitas harganya bisa mencapai Rp 18.000-an lebih," kata Mars Ega dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR, Selasa (8/9/2026).

Diketahui, Pertamina menjual biosolar subsidi Rp 6.800 per liter. Sedangkan, produk non-subsidi, Pertamina Dex dijual Rp 23.700 per liter dan Dexlite dijual Rp 25.200. Dengan begitu, ada selisih sekitar Rp 16.900-18.400 per liter dari keduanya.

Pertamina mencatat adanya kenaikan permintaan dari biosolar subsidi tersebut dari tingginya disparitas harga yang berlaku. Dia khawatir kondisi tersebut memicu oknum yang tak berhak untuk membeli biosolar subsidi.

Sebagai catatan, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 memandatkan kendaraan industri, seperti sektor tambang maupun perkebunan dilarang menggunakan produk BBM subsidi.

"Nah ini juga menjadi faktor yang harus kita antisipasi untuk oknum-oknum yang ingin mencari kesempatan dalam kesempitan ini," tegas dia.

"Namun demikian kami akan berusaha untuk memberikan distribusi yang terbaik agar hak-hak masyarakat yang memang berhak mendapatkan subsidi ini bisa mendapatkan dan tetap terjaga sehingga pasokan BBM bisa tetap berjalan dengan lancar," Mars Ega menambahkan.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan biosolar B50 subsidi diserbu masyarakat. Dia mengaku tidak ada komplain signifikan dari penyaluran dan penggunaan B50 di masyrakat.

Diketahui, B50 belum lama ini diluncurkan pemerintah untuk menekan ketegantungan impor. Sebanyak 6.050 SPBU Pertamina sudah menyalurkan biodiesel B50. Mars Ega mengatakan lebarnya perbedaan harga dengan produk non subsidi membuat biosolar B50 subsidi diserbu cukup banyak masyarakat.

"Memang saat ini dengan adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara biosolar B50 subsidi dengan produk-produk non-subsidi, tentu saat ini ada peningkatan demand dari sektor biosolar subsidi," ungkap Mars Ega dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR, Selasa (8/9/2026).