Pertamina Sanksi 31 SPBU di Sumatera Barat

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga memperketat pengawasan penyaluran BBM Subsidi melalui program Subsidi Tepat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak sekaligus menjaga kualitas pelayanan di SPBU.

Pengawasan tersebut menemukan sejumlah ketidaksesuaian di SPBU wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Beberapa di antaranya berupa pengisian BBM kepada kendaraan yang tidak sesuai peruntukan, penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan kendaraan, hingga transaksi menggunakan QR Code secara berulang.

Atas temuan itu, Pertamina Patra Niaga melalui Regional Sumbagut telah melakukan pembinaan dan memberikan sanksi kepada pengelola SPBU sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan penyaluran BBM Subsidi tepat sasaran.

“Setiap temuan kami tindak lanjuti melalui pemeriksaan, pembinaan, maupun sanksi sesuai ketentuan. Kami ingin memastikan tidak ada praktik yang tidak sesuai yang pada akhirnya mengurangi hak masyarakat yang berhak menerima BBM Subsidi,” ujar Kitty dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2026). 

Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, sebanyak 31 SPBU di Sumatera Barat telah mendapatkan pembinaan maupun sanksi atas berbagai ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM.

Pertamina tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga memperkuat tata kelola SPBU untuk mencegah terulangnya pelanggaran. Upaya tersebut menjadi bagian dari perbaikan berkelanjutan terhadap operasional dan pelayanan di lapangan.

Pada 2026, sebanyak dua SPBU di Sumatera Barat telah menjalani Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Pertamina Retail. Sementara itu, satu SPBU lainnya masih dalam proses.

Salah satu kerja sama operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan Pertamina. Secara keseluruhan, terdapat enam SPBU di Sumatera Barat yang telah dilakukan KSO.

“Penindakan bukan menjadi akhir dari proses. Kami juga melakukan evaluasi dan penguatan tata kelola agar standar operasional, kepatuhan, dan kualitas pelayanan SPBU terus meningkat. Dengan demikian, ketepatan sasaran dapat berjalan beriringan dengan pelayanan yang baik kepada konsumen,” jelas Kitty.

Pertamina memastikan penindakan dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pelayanan serta kebutuhan masyarakat.

Pengawasan penyaluran BBM Subsidi di Sumatera Barat juga diperkuat melalui koordinasi dengan Polda Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pertamina turut mengimbau seluruh pengelola SPBU menjalankan kegiatan operasional secara profesional dan sesuai ketentuan. Masyarakat juga diminta menggunakan BBM secara bijak serta sesuai dengan peruntukannya.

Selain itu, masyarakat dapat ikut membantu pengawasan dengan melaporkan indikasi penyalahgunaan penyaluran BBM Subsidi melalui Pertamina Contact Center 135.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga agar program Subsidi Tepat berjalan sesuai sasaran dan tidak mengurangi hak masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM bersubsidi.

“Pertamina berkomitmen menjaga penyaluran BBM Subsidi agar tepat sasaran, melindungi hak masyarakat, sekaligus memastikan pelayanan kepada konsumen tetap berjalan dengan baik. Kami akan terus memperkuat pengawasan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran,” tutup Kitty.

Pengawasan terhadap SPBU menjadi bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga menjaga tata kelola penyaluran BBM Subsidi. Dengan pengawasan, pembinaan, hingga pemberian sanksi, Pertamina berupaya memastikan program Subsidi Tepat berjalan sesuai ketentuan dan tetap memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen.