Gaji Cuma Lewat, Kaum Tengah yang Terhimpit Harus Bagaimana?

Liputan6.com, Jakarta - Fenomena gaji yang hanya numpang lewat kini menjadi persoalan yang dirasakan banyak pekerja kaum tengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa disiplin finansial saja tidak cukup untuk menghadapi tekanan ekonomi. Diperlukan reformasi kebijakan upah agar lebih layak, sekaligus pengendalian biaya hidup yang kian membebani masyarakat.

Jika tidak segera diatasi, kelas menengah yang rentan berisiko terjerumus ke dalam kemiskinan. Kondisi tersebut tentu dapat berdampak pada perekonomian nasional.

Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, kepada tim Journal Liputan6.com menjelaskan bahwa proporsi kelas menengah sebelum pandemi mencapai 21,5 persen dari total populasi atau sekitar 57,33 juta orang pada 2019. Angka tersebut turun menjadi sekitar 17 persen atau 46,7 juta orang pada 2025.

"Turunnya kelas menengah diikuti dengan stagnansi pertumbuhan di (sekitar) 5 persen," kata Eko.

Menurut Eko, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah produktivitas industri yang tidak meningkat seiring dengan kenaikan upah. Kondisi ini dapat membuat dunia usaha menahan ekspansi bisnis. Ketidakpastian ekonomi pun akhirnya berdampak pada berbagai lapisan masyarakat.

"Implikasinya pada masyarakat yang relatif mampu dan mapan pun bisa terdampak akibat fluktuasi ekonomi yang tinggi. Namun, bagaimana pun masyarakat tidak mampu yang akan terdampak pertama," jelas dia.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, juga melihat ketidakstabilan ekonomi, ketimpangan antara pendapatan dan biaya hidup, serta terbatasnya ruang keuangan keluarga sebagai peringatan dini bahwa kondisi finansial kelas menengah semakin terhimpit.

"Ketika pendapatan habis untuk kebutuhan rutin, kemampuan menabung, berinvestasi, dan meningkatkan konsumsi ikut menurun," kata Yusuf.

Menurut Yusuf, kondisi tersebut dapat menimbulkan tiga dampak. Dalam jangka pendek, tekanan keuangan rumah tangga akan menahan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka menengah, ketergantungan pada utang konsumtif dapat meningkatkan risiko gagal bayar.

Sementara itu, dalam jangka panjang, penyusutan kelas menengah berpotensi mempersempit basis pajak dan memperbesar risiko jebakan pendapatan menengah. Kondisi ini juga dapat memicu ketidakpuasan masyarakat yang merasa telah memenuhi kewajiban, tetapi belum memperoleh manfaat negara secara sepadan.

Kelas Menengah Semakin Rentan

Yusuf melihat tren penurunan jumlah kelas menengah dalam tujuh tahun terakhir. Jumlahnya mencapai 57,33 juta orang pada 2019, turun menjadi 47,85 juta pada 2024, lalu kembali menyusut menjadi sekitar 46,7 juta orang atau 16,6 persen dari populasi pada 2025.

Padahal, kelas menengah dan calon kelas menengah menyumbang sekitar 81,49 persen dari konsumsi rumah tangga nasional.

Kerentanan kelompok ini juga berkaitan dengan rentang klasifikasi kelas menengah yang cukup lebar, yakni pengeluaran sebesar 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan. Sebagian besar berada di sekitar batas bawah sehingga kehilangan pekerjaan, biaya kesehatan, atau kenaikan harga energi dapat dengan cepat menurunkan status ekonomi mereka.

"Mereka umumnya tidak langsung jatuh miskin, tetapi bergeser menjadi calon kelas menengah yang lebih rentan. Kondisi ini semakin berat ketika sebagian besar pendapatan sudah terserap untuk cicilan dan pengeluaran tetap, sedangkan tabungan terbatas," jelas dia.

Eko dan Yusuf menilai kebijakan perpajakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada kelas menengah. Program bantuan pemerintah umumnya menyasar kelompok miskin dan rentan, sedangkan kelas menengah tetap menanggung pajak, iuran, serta berbagai biaya layanan publik. Di sisi lain, batas penghasilan tidak kena pajak belum disesuaikan sejak 2016.

"Akibatnya, inflasi secara bertahap meningkatkan beban pajak riil pekerja berpenghasilan tetap. Inilah yang disebut sebagai the missing middle, yaitu kelompok yang dinilai terlalu mampu untuk menerima bantuan, tetapi belum cukup kuat untuk menghadapi guncangan ekonomi sendiri," beber Yusuf.

Eko menambahkan, kebijakan perpajakan cenderung berfokus pada pencapaian target penerimaan. Sementara itu, belanja pemerintah dinilai belum sepenuhnya efektif dan produktif dalam mendorong perekonomian, terutama ketika anggaran digunakan untuk program yang dampak ekonominya tidak signifikan secara langsung.

"Bahkan program strategis kadang rentan berakhir tragis dan minim keberlanjutan karena sangat top down dan tanpa perencanaan matang," kata Eko.

Keduanya menilai pemerintah perlu memberikan insentif pajak kepada kelas menengah agar kelompok ini memiliki ruang finansial untuk berkembang dan mendorong konsumsi. Pemerintah juga perlu menekan biaya hidup melalui penyediaan perumahan terjangkau, transportasi publik terintegrasi, serta layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas dengan biaya terkendali.

Gaji Cepat Habis, Pengelolaan Keuangan Perlu Dievaluasi

Gaji yang cepat habis setelah diterima menjadi persoalan lain yang dihadapi para pekerja. Penghasilan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ditabung kerap terserap untuk biaya hidup, cicilan utang, hingga berbagai kewajiban rumah tangga.

Akibatnya, ruang keuangan untuk menikmati hasil kerja, menabung, dan berinvestasi semakin terbatas. Pekerja pun perlu mengevaluasi pengelolaan keuangan agar kebutuhan saat ini tetap terpenuhi tanpa mengabaikan persiapan masa depan.

Perencana keuangan Andy Nugroho kepada tim Journal Liputan6.com menjelaskan, salah satu penyebab gaji cepat habis adalah kebiasaan mencampurkan kebutuhan dan keinginan. Menurutnya, persoalan keuangan tidak selalu bersumber dari tingginya biaya hidup. Pengeluaran untuk memenuhi keinginan juga dapat mempersempit ruang finansial seseorang.

Andy menilai tekanan akibat biaya hidup perlu dibedakan dari persoalan pengelolaan keuangan pribadi. Biaya sekolah anak, tagihan air dan listrik, serta transportasi merupakan kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, masalah pengelolaan keuangan dapat muncul ketika seseorang menghabiskan lebih banyak uang untuk keinginan daripada kebutuhan.

"Contohnya, membeli rumah atau kendaraan dengan harga di luar kemampuan finansial, berbelanja barang yang kurang dibutuhkan, hingga terlalu sering membeli makanan dan minuman melalui layanan pesan antar," katanya.

Penggunaan fasilitas paylater untuk membiayai berbagai pengeluaran tersebut juga berpotensi menambah beban keuangan, terutama ketika kewajiban pembayaran mulai menumpuk.

Karena itu, Andy menyarankan pekerja mengevaluasi pengeluaran untuk memastikan uang digunakan sesuai prioritas. Dengan begitu, mereka dapat mengetahui pos pengeluaran yang masih bisa dikurangi atau ditunda.

Selain mengendalikan pengeluaran, pekerja perlu membangun dana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan mendesak lainnya.

Andy menyarankan dana darurat sebesar tiga kali penghasilan bulanan bagi individu yang masih lajang. Sementara itu, mereka yang sudah berkeluarga idealnya memiliki dana darurat sebesar lima kali penghasilan bulanan.

Untuk membangunnya, pekerja disarankan menyisihkan sekitar 10 persen dari penghasilan setiap bulan. Namun, jika kondisi keuangan belum memungkinkan, nominal yang disisihkan dapat disesuaikan dengan kemampuan.

Bagi pekerja yang sebagian besar penghasilannya terserap untuk kebutuhan pokok, cicilan, dan kewajiban keluarga, Andy menyarankan beberapa langkah untuk memperbaiki kondisi keuangan.

Pertama, mengurangi total cicilan dengan menghindari utang baru. Kedua, mengevaluasi pengeluaran untuk menemukan pos yang masih bisa dikurangi. Ketiga, mempertimbangkan penghasilan tambahan melalui pekerjaan ekstra sesuai kemampuan.

Dalam jangka panjang, pekerja juga perlu mulai menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan dan investasi.

"Menyisihkan 10 persen (atau sesuai kemampuan) dari penghasilan untuk ditabung dan diinvestasikan," ungkapnya.

Andy juga menyarankan pekerja menunda pengeluaran untuk kesenangan pribadi jika hal tersebut menghambat kemampuan menabung dan berinvestasi.

Pengelolaan keuangan yang lebih terarah dapat membantu pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membangun cadangan keuangan dan aset untuk masa depan. Meski demikian, kemampuan menabung tetap dipengaruhi besarnya penghasilan, kebutuhan rumah tangga, dan beban biaya hidup masing-masing individu.

Cara Gen Z Mengatur Gaji agar Tidak Habis

Hilda, 27 tahun, memiliki cara tersendiri untuk mengatur penghasilan. Setiap kali menerima gaji, karyawan public relations (PR) kelahiran 1999 ini langsung membaginya ke sejumlah pos pengeluaran agar kebutuhan utama terpenuhi tanpa mengabaikan keinginan pribadi.

Menurut Hilda, membuat rincian keuangan setelah gajian menjadi langkah penting agar uang tidak habis tanpa perencanaan.

"Aku tuh pasti kalau setiap habis gajian, bikin dulu rincian finansial. Jadi, berapa persen untuk kebutuhan rumah, cicilan rumah, jajan sebulan, sama berapa persen untuk nabung," ujar Hilda kepada Journal Liputan6.com melalui sambungan telepon. 

Dengan cara tersebut, setiap bagian gaji sudah memiliki peruntukan. Ia juga berusaha membatasi cicilan agar tidak membebani keuangan bulanan.

"Aku juga ngebatesin, at least gue cuma boleh punya cicilan satu, si rumah ini. Gue nggak mau nambah cicilan lagi," katanya.

Meski mengutamakan kebutuhan dan tabungan, Hilda tidak sepenuhnya menghindari kesenangan pribadi. Ia tetap menyisihkan uang untuk mencoba jajanan yang sedang viral, asalkan pengeluarannya sesuai anggaran.

"Foya-foya versi aku adalah mencari jajanan viral. Maksudnya, di tengah hectic-nya kerjaan, kalau misalnya ada jajanan viral, pasti kayak, 'Eh, mau cobain.' Tapi, balik lagi, itu sebenarnya udah ada budget-nya juga," tuturnya.

Hilda menegaskan, jajan bukan prioritas utama setelah menerima gaji. Ia mendahulukan kebutuhan keluarga, investasi, dan cicilan sebelum menentukan anggaran untuk membeli makanan.

Selain mengatur pengeluaran, Hilda berusaha mengembangkan uang melalui investasi. Saat ini, dia menggunakan aplikasi Bibit untuk berinvestasi pada beberapa instrumen, termasuk reksa dana pasar uang (RDPU), obligasi, dan saham.

Ia mengaku pernah membeli emas ketika harganya relatif murah. Namun, ketika harga emas meningkat, ia memilih mengalokasikan uangnya ke instrumen investasi lain.

"Jadi, ya udah, gue nabung dulu aja di Bibit, biar investasinya di situ, biar tabungannya juga bertambah. Maksudnya, nggak diam doang," ujarnya.

Hilda mengungkapkan, ia dapat menyisihkan sekitar Rp 2,5 juta setiap bulan untuk investasi, di luar pengeluaran lain yang telah direncanakan.

Ia juga memahami bahwa nilai investasi dapat naik maupun turun. Beberapa instrumen yang dimilikinya sempat mengalami penurunan nilai, sedangkan reksa dana pasar uang masih menunjukkan hasil positif.

Pengalaman tersebut membuatnya berusaha konsisten mengalokasikan uang untuk investasi daripada membiarkan seluruh penghasilan habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Hilda menyadari bahwa tidak semua anak muda memiliki keleluasaan finansial untuk menabung atau berinvestasi dalam jumlah besar. Ia memiliki teman yang kesulitan menyisihkan uang karena berbagai alasan.

Karena itu, ia menyarankan agar kebiasaan menabung dimulai dari nominal kecil sesuai kemampuan masing-masing.

"Aku selalu kasih saran ke dia, please banget, at least Rp 100 ribu deh. Bisalah lu Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu. Udah, lu anggap itu uangnya nggak ada, please tabung," kata Hilda.

Menurutnya, nominal tabungan tidak harus langsung besar. Menyisihkan Rp 150 ribu setiap bulan pun tidak menjadi masalah selama dilakukan secara konsisten dan tidak digunakan untuk kebutuhan lain.

Ia juga menyarankan agar uang yang sudah disisihkan tidak terus-menerus diambil kembali untuk memenuhi keinginan sesaat.

"At least lu harus menyisihkan gaji lu. Kalau nggak usah persen deh, Rp 200 ribu, Rp 300 ribu, itu bener-bener nggak boleh lu otak-atik," ujarnya.

Bagi Hilda, membangun kebiasaan menyisihkan uang merupakan langkah awal yang penting. Tabungan tersebut dapat menjadi cadangan ketika menghadapi pengeluaran tak terduga atau memenuhi kebutuhan pada masa mendatang.