KLH Naikkan Status Hukum Kasus Pencemaran TPA Cipeucang Tangsel ke Tahap Penyidikan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menindak tegas pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh pengelola sampah daerah. 

Dalam langkah terbaru yang mengejutkan banyak pihak, KLH memutuskan untuk meningkatkan status penanganan kasus dugaan pencemaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Tangerang Selatan (Tangsel) dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. 

"Ya, sekarang kan sudah ditingkatkan. Sebenarnya TPA Cipeucang itu sudah masuk di dalam penyidikan kita," kata Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH)  Hanif Faisol Nurofiq dalam pernyataan yang terkonfirmasi di Tangerang, dikutip dari Antara, Kamis (27/11/2025).

Keputusan ini menjadi sinyal keras bahwa negara tidak lagi mentolerir kelalaian pengelolaan sampah yang berdampak buruk pada ekosistem sungai dan kesehatan masyarakat.

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLH Rasio Ridho Sani. Dia menegaskan, pihaknya telah meningkatkan status penanganan kasus TPA Cipeucang ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana lingkungan. 

"Peningkatan status ini bukan sekadar administrasi, melainkan langkah hukum pro-justitia yang berarti penyidik kini fokus mencari tersangka yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tersebut," ucap Rasio Ridho.

TPA Cipeucang selama ini menjadi sorotan tajam karena lokasinya yang berada tepat di bibir Sungai Cisadane, sehingga risiko longsoran sampah dan rembesan air lindi (air sampah) ke badan air utama sangat tinggi.

Langkah berani KLH ini diambil setelah serangkaian inspeksi mendadak dan pengambilan sampel lingkungan yang menunjukkan adanya parameter pencemaran di luar ambang batas. 

Pemerintah Pusat menilai bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan selaku pengelola TPA harus bertanggung jawab penuh atas operasional yang tidak sesuai dengan standar teknis lingkungan (sanitary landfill).

Jika terbukti bersalah di pengadilan nanti, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi pidana berlapis sesuai Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang mencakup denda miliaran rupiah hingga hukuman penjara. 

Ini adalah momen krusial bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia, di mana TPA tidak boleh lagi dikelola secara asal-asalan (open dumping) yang membahayakan hajat hidup orang banyak.

Peningkatan status hukum kasus TPA Cipeucang tidak dilakukan secara gegabah, melainkan didasarkan pada temuan bukti empiris di lapangan yang tak terbantahkan. 

Tim penyidik Gakkum KLH telah mengumpulkan berbagai data yang mengindikasikan adanya pelanggaran serius terhadap aturan pengelolaan sampah dan perlindungan air sungai.

Bukti-bukti disinyalir berkaitan dengan buruknya pada RT/RW, 06/04 Serpong, Kota Tangerang Selatan terdampak bencana banjir atas terjadinya longsor di TPA tersebut.

Buruknya pengelolaan limbah cair sampah yang langsung mengalir ke Sungai Cisadane tanpa pengolahan yang memadai, serta potensi ketidakstabilan gunungan sampah yang mengancam keselamatan. 

Sungai Cisadane merupakan sumber air baku bagi PDAM di Tangerang Raya, sehingga pencemaran di hulu akan berdampak fatal bagi pasokan air bersih jutaan warga.

Dalam tahap penyidikan ini, kewenangan KLH menjadi lebih luas. Penyidik memiliki kuasa untuk memanggil saksi paksa, menyita barang bukti, hingga melakukan penggeledahan jika diperlukan. 

Fokus utama penyidikan adalah menentukan mens rea (niat jahat) atau unsur kelalaian dari pengelola TPA. 

Apakah kerusakan ini murni bencana alam, atau akibat dari pembiaran sistematis dan kegagalan menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan sampah? 

Publik kini menanti siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka, apakah level operator teknis atau hingga pejabat pembuat kebijakan di daerah. Kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia bahwa pengelolaan TPA bukan lagi isu sampingan, melainkan isu hukum yang serius.

Kasus hukum yang menjerat TPA Cipeucang di Tangerang Selatan hanyalah puncak  dari permasalahan sampah nasional yang kronis. 

Tindakan tegas KLH ini diharapkan menjadi momentum shock therapy bagi daerah lain yang masih menerapkan sistem pembuangan terbuka (open dumping) yang sebenarnya sudah dilarang oleh undang-undang sejak lama.

Sebagaimana dilansir dari Antara, langkah hukum ini menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan, tanpa pandang bulu apakah pelakunya pihak swasta atau instansi pemerintah daerah. 

Selama ini, banyak TPA di Indonesia beroperasi melebihi kapasitas (overload) dan minim teknologi pengolahan, sehingga berubah menjadi bom waktu ekologis. 

Insiden longsornya TPA Cipeucang beberapa tahun lalu yang menimbun sebagian badan sungai seharusnya sudah menjadi alarm tanda bahaya, namun perbaikan yang lambat memaksa pemerintah pusat turun tangan melalui jalur pidana.

Tanpa perubahan fundamental dalam cara kota mengelola sampahnya, ancaman pidana dari KLH akan terus mengintai kepala daerah.

Kasus Cipeucang akan menjadi peradilan penting, bahwa mengotori sungai dengan sampah kota adalah kejahatan luar biasa yang harus dipertanggungjawabkan di meja hijau.