KPK Mulai Verifikasi Laporan Penolakan Gratifikasi Raja Juli

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan penolakan gratifikasi Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada Jumat, 3 Juli 2026.

Juru bicara lembaga antirasuah itu, Budi Prasetyo, mengatakan, laporan tersebut tengah dilakukan verifikasi dan analisis oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP) KPK.

"Atas pelaporan tersebut, tim pada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP) KPK akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk koordinasi dengan internal KPK," kata Budi dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).

Selanjutnya, KPK akan menyampaikan hasil verifikasi dan analisis yang dilakukan, termasuk apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak sesuai ketentuan.

Dia menjelaskan, proses dan mekanismenya tentu didasarkan pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Selain itu, Budi juga menyoroti pelaksanaan program prioritas pemerintah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Ia menegaskan, jangan sampai program tersebut dicederai oleh praktik korupsi yang merugikan.

"TORA merupakan salah satu program prioritas nasional, jangan sampai izin pelepasan kawasan hutan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani, tercederai karena adanya dugaan praktik korupsi," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku telah mengembalikan amplop putih yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby usai audiensi di Kementerian Kehutanan.

Amplop tersebut dikembalikan melalui ajudannya pada 12 Juni 2026 atau 17 hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Suhardiman.

Raja Juli mengatakan, audiensi dengan Bupati Kuansing berlangsung pada 2 Juni 2026 di Kantor Kementerian Kehutanan. Menurut dia, Suhardiman meninggalkan sebuah amplop yang dibungkus map setelah pertemuan selesai.

"Dalam audiensi itu ternyata Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Setelah beliau pergi, saya baru sadar dan langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tetapi saya merasa tidak memiliki hak atas amplop itu," ujar Raja Juli saat doorstop di Kementerian Kehutanan, Jumat (3/7/2026).

Ia menjelaskan, pengembalian amplop semula direncanakan pada hari yang sama. Namun, rencana tersebut tertunda karena ajudannya harus tetap mendampinginya menjalankan agenda kedinasan.

Raja Juli mengatakan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan lantas menerbitkan surat tugas pada 11 Juni 2026 agar ajudannya dapat menemui langsung Bupati Kuansing. Ia juga menghubungi Kapolda Riau untuk membantu memfasilitasi pertemuan tersebut.

"Jadi tanggal 12 Juni, sekitar 17 hari sebelum OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya," katanya.

Menurut Raja Juli, pengembalian amplop itu merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus komitmennya dalam mencegah praktik gratifikasi.

"Sebagai tanggung jawab moral saya dan komitmen memberantas korupsi serta gratifikasi, saya mengembalikan amplop yang saya sendiri tidak tahu isinya dan saya merasa itu bukan hak saya," ucapnya.