KPK Periksa Tiga Pejabat ATR/BPN Terkait Kasus Summarecon

Pemeriksaan tersebut difokuskan mendalami kewenangan hingga mekanisme penerbitan HGB dan HGU.

Diterbitkan 19 November 2026, 18:07 WIB
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • KPK memeriksa tiga pejabat ATR/BPN terkait korupsi suap dan penerbitan HGB/HGU.
  • Pemeriksaan mendalami kewenangan dan mekanisme penerbitan HGB/HGU oleh para Dirjen dan Direktur.
  • Kasus ini terkait suap pembukaan blokir HGB Summarecon, dengan 8 tersangka dan sitaan Rp 106,3 miliar.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Direktur Jenderal (Dirjen) dan satu Direktur di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai saksi, dalam penyidikan korupsi terkait suap serta penerimaan lainnya di kementerian tersebut, Rabu (18/11/2026).

Ketiganya adalah Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Muh Rizal, serta Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pemeriksaan terhadap para pejabat teras Kementerian ATR/BPN tersebut difokuskan untuk mendalami kewenangan hingga mekanisme penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU).

"Untuk saksi ASN (Asnaedi) didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku Dirjen. Kemudian saksi MRZ (Muh Rizal) dimintai keterangan terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku Direktur," kata Budi, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Sementara itu, penyidik juga mengonfirmasi keterkaitan tugas pokok dan fungsi Virgo Eresta Jaya dalam alur penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut.

"Sedangkan untuk saksi VEJ (Virgo Eresta Jaya), didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku Dirjen, kaitannya dalam penerbitan HGU HGB," imbuh Budi.

Selain ketiga pejabat kementerian tersebut, penyidik KPK sebenarnya turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang karyawan swasta bernama R. Eko Yufri Krismawan Nugroho (REY). Namun, yang bersangkutan berhalangan hadir dan akan dipanggil ulang oleh tim penyidik.

"Untuk saksi REY tidak hadir, dan akan dijadwalkan ulang oleh penyidik pemeriksaannya," pungkas Budi.

KPK sebelumnya mengungkap perkara dugaan suap terkait pembukaan blokir hak guna bangunan (HGB) untuk lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam OTT yang digelar pada 14 September 2026, KPK mengamankan 19 orang dan kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Salah satunya Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Lampri. KPK juga menyita uang tunai sekitar Rp 106,3 miliar dalam rangkaian OTT tersebut.

Selain Lampri, KPK menetapkan tujuh orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung dan Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adhi.

Kemudian pihak swasta Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, Muhammad Fakhry, serta Rizal Pahlevi. Arif, Fahd, Erwin, dan Fakhry disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6