Myanmar Rilis Foto Pertama Aung San Suu Kyi Sejak Kudeta 2021

Liputan6.com, Naypyitaw - Mantan pemimpin Myanmar yang ditahan, Aung San Suu Kyi, bertemu dengan perwakilan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) di Naypyitaw pada Senin (3/8/2026). Pertemuan yang diumumkan oleh pemerintah yang didukung militer itu menjadi salah satu kesempatan langka bagi peraih Hadiah Nobel tersebut untuk berhubungan dengan dunia luar.

Suu Kyi tidak pernah terlihat di depan umum sejak militer merebut kekuasaan pada 2021.

Dua foto yang menyertai pengumuman tersebut memperlihatkan Suu Kyi berjabat tangan dengan Arnaud de Baecque, perwakilan ICRC untuk Myanmar. Keduanya terlihat berbincang di sebuah ruangan berdinding panel kayu.

Associated Press melaporkan bahwa Biro Pers dan Informasi Kepresidenan Myanmar, yang merilis foto-foto itu, mengatakan pertemuan berlangsung pada Senin pagi. Namun, lembaga tersebut tidak mengungkapkan lokasi maupun isi pembicaraan.

Dalam pernyataan pada Senin, ICRC membenarkan bahwa salah seorang delegasinya telah mengunjungi Suu Kyi sesuai dengan standar dan prosedur organisasi tersebut dalam menemui orang-orang yang ditahan.

Delegasi ICRC berbicara secara pribadi dengan Suu Kyi, tetapi organisasi itu tidak mengungkapkan isi pembicaraan mereka.

ICRC menyatakan terus berkomunikasi dengan semua pihak terkait untuk mempertahankan sekaligus memperluas aksesnya ke tempat-tempat penahanan di Myanmar.

Dua foto lain yang dirilis Biro Pers dan Informasi Kepresidenan Myanmar memperlihatkan Suu Kyi memotong kue ulang tahun berwarna merah muda bertuliskan, "Selamat Ulang Tahun, Tante Suu". Foto-foto itu diduga diambil saat perayaan ulang tahunnya yang ke-81 pada Juni.

Dalam foto-foto tersebut, Suu Kyi tampak santai dan tersenyum. Tidak terlihat tanda-tanda jelas bahwa ia mengalami gangguan kesehatan. Meski demikian, kondisi fisiknya tidak dapat dipastikan secara independen hanya berdasarkan foto.

Foto-foto itu dirilis ketika seruan dari sejumlah negara semakin menguat agar pihak luar diberi akses untuk menemui atau berkomunikasi dengan Suu Kyi sebagai bagian dari upaya mengatasi krisis politik Myanmar. Seruan tersebut datang pula dari negara-negara sesama anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN.

Kim Aris, putra bungsu Suu Kyi yang tinggal di London, bersama para aktivis demokrasi Myanmar telah menggelar kampanye daring untuk menuntut bukti bahwa ibunya masih hidup dan dalam keadaan sehat.

Dalam pernyataan yang dikirimkan kepada Associated Press, Aris menyambut baik laporan mengenai kunjungan ICRC tersebut. Ia mengatakan kunjungan itu dapat menjadi perkembangan positif pertama mengenai keadaan ibunya dalam lebih dari lima tahun.

"Ini mungkin menjadi langkah pertama, tetapi tidak boleh menjadi langkah terakhir," kata Aris.

Ia berterima kasih kepada sejumlah pemerintah, komunitas internasional, dan para pendukung yang telah mendampingi keluarganya serta mendukung kampanyenya untuk memperoleh bukti mengenai keadaan sang ibu. Namun, ia menegaskan belum menerima konfirmasi independen mengenai kondisi Suu Kyi.

Aris berharap kunjungan tersebut dapat membuka jalan bagi komunikasi langsung antara Suu Kyi dan keluarganya, serta berujung pada pembebasan sang ibu bersama seluruh tahanan politik.

Suu Kyi ditahan pada 1 Februari 2021, ketika militer merebut kekuasaan dari pemerintahannya yang terpilih melalui pemilu. Sejak saat itu, ia tidak pernah terlihat di depan umum.

Foto resmi terakhir Suu Kyi dirilis pada April, ketika ia dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah. Hukumannya juga dikurangi sebagai bagian dari amnesti bagi para tahanan dalam rangka hari raya umat Buddha.

Sejak merebut kekuasaan pada 2021, para pemimpin militer Myanmar menghadapi sanksi dan pengucilan luas dari dunia internasional. Mereka berusaha menunjukkan bahwa keadaan telah kembali normal dengan menggelar pemilu pada 2025 dan meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangga di kawasan.

Namun, para pengkritik menilai peralihan menuju pemerintahan yang secara formal dipilih melalui pemilu itu tidak banyak mengubah kuatnya cengkeraman militer terhadap kekuasaan. Pemerintahan tersebut sebagian besar diisi oleh mantan jenderal dan pejabat lama dari pemerintahan sebelumnya yang dipimpin militer.

Nay Phone Latt, juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional dari kubu oposisi, mengatakan pertemuan ICRC dengan Suu Kyi tidak seharusnya dianggap sebagai langkah nyata untuk menangani persoalan hak asasi manusia maupun demokrasi.

"Sejak awal, seorang pemimpin negara ditangkap dan dipenjarakan secara sewenang-wenang dengan mencari-cari kesalahan yang sebenarnya tidak ada. Karena itu, ia harus dibebaskan tanpa syarat," imbuhnya.