Beras Fortifikasi Bermasalah Masih Beredar di Lampung

Liputan6.com, Jakarta - Temuan pemerintah terhadap 25 merek beras fortifikasi mulai ditindaklanjuti aparat kepolisian di Lampung. Sejumlah merek yang masuk dalam daftar temuan pemerintah pusat masih ditemukan beredar di pasaran.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Kombes Pol Heri Rusyaman mengatakan, pengawasan dilakukan di sejumlah wilayah untuk menelusuri keberadaan beras tersebut, terutama pada jalur distribusi grosir dan agen.

"Kami sebagai Satgas Pengawasan Mutu dan Harga, baik harga beras subsidi maupun nonsubsidi atau premium, sudah turun ke lapangan. Sudah ke beberapa daerah," kata Heri saat ditemui di Mapolda Lampung, Kamis (17/9/2026).

Heri mengatakan, pemeriksaan belum dilakukan di seluruh wilayah Lampung. Sejumlah daerah, termasuk Pesisir Barat dan Mesuji, masih menjadi sasaran pengawasan berikutnya.

Dari pemeriksaan sementara, polisi menemukan sejumlah merek beras yang diduga termasuk dalam daftar 25 merek bermasalah masih dijual di Lampung.

"Yang 25 merek yang diduga tidak sesuai dengan mutu, tentu kami menunggu petunjuk dan arahan dari pusat," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah mengungkap adanya 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi kandungan dan mutu sesuai standar yang tercantum pada label.

Hasil pemeriksaan pemerintah menyebut produk-produk tersebut tidak memenuhi ketentuan SNI untuk kernel beras fortifikan dan beras fortifikasi.

Beras fortifikasi merupakan produk beras yang dipasarkan dengan penambahan zat gizi tertentu. Karena itu, persoalan tersebut berkaitan tidak hanya dengan mutu produk, tetapi juga kesesuaian kandungan dengan informasi yang tercantum pada label.

Heri memastikan, beras yang ditemukan dalam pengawasan sementara diketahui bukan diproduksi perusahaan yang berada di Lampung.

Produk tersebut berasal dari luar daerah dan masuk melalui jalur distribusi ke pasar Lampung.

"Setelah kita telusuri bahwa yang ada di Lampung ini bukan produksi Lampung, tetapi produksi dari luar Lampung," kata Heri.

Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya persoalan lain selama proses distribusi, termasuk dugaan pencampuran atau pengoplosan.

"Namun, tidak menutup kemungkinan apakah ada modus di sini untuk pencampuran atau pengoplosan. Itu tetap dalam rangka pengawasan dan penyelidikan kita," lanjutnya.

Penelusuran dilakukan bersama Satgas Pengawasan Mutu dan Harga Beras yang berada dalam koordinasi pemerintah pusat, termasuk Bareskrim Polri dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Meski menemukan produk yang diduga masuk dalam daftar bermasalah, Polda Lampung belum melakukan penarikan secara pidana.

Heri menjelaskan, langkah penarikan produk menjadi kewenangan pemerintah melalui instansi terkait. Polisi masih menunggu petunjuk mengenai langkah hukum terhadap produsen maupun pihak yang masih mengedarkan produk tersebut.

"Kalau itu ada sanksi pidana atau ada kewajiban produsen untuk menarik, kami menunggu petunjuk dan arahan dari pusat," katanya.

Sementara itu, pemerintah dan Satgas Pangan telah mengimbau pelaku usaha untuk tidak menjual produk yang masuk dalam daftar temuan tersebut hingga ada keputusan lebih lanjut.

"Terutama D4, D5, seperti supermarket, mungkin mal yang ada pasarnya, atau agen-agen, kami imbau sementara harus disimpan, tidak boleh dijualkan," ujar Heri.

Heri mengakui, produk yang diduga masuk dalam daftar 25 merek tersebut masih ditemukan di lapangan.

"Karena ini beras nonsubsidi, terutama di grosir, di agen-agen, itu masih ada," katanya.

Polda Lampung pun meminta masyarakat untuk sementara tidak membeli produk yang masuk dalam daftar temuan pemerintah.

"Kami mengimbau kepada masyarakat, apabila menemukan beras tersebut mungkin di supermarket atau di grosir, tolong enggak usah dibeli. Beli yang mereknya lain," ujar Heri.

Pemerintah pusat sebelumnya menyatakan 25 merek tersebut telah diperintahkan untuk ditarik. Bapanas juga menyebut produksi produk bermasalah telah dihentikan, sementara sebagian stok masih dalam proses penarikan dari peredaran.

Satgas Pangan Polri menyatakan penanganan perkara tersebut akan mengedepankan pembuktian ilmiah melalui uji laboratorium dengan melibatkan ahli yang kompeten.