Kepala BGN Tegaskan Sekolah Negeri Harus Kompak soal MBG

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, sekolah negeri harus satu suara terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika menerima, seluruh siswa harus menerima. Begitu pula jika menolak, penolakan berlaku untuk semua.

Sudaryono menyebut, ketentuan tersebut merupakan hasil rapat dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

“Kalau sekolah negeri itu harus iya, iya semua. Kalau tidak, tidak semua,” kata Sudaryono saat rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9/2026).

Menurutnya, tidak boleh ada pembagian penerima manfaat berdasarkan kondisi ekonomi siswa. Misalnya, sebagian siswa menerima MBG, sementara lainnya tidak karena dianggap mampu.

“Tidak mungkin dalam satu sekolah negeri, katakanlah 70 persen mampu, 30 persen enggak mampu. Kalau memang iya, konsensusnya harus sekolah beserta seluruh wali muridnya harus sepakat,” ujarnya.

Sudaryono menambahkan, prinsip program MBG adalah makanan bergizi diberikan kepada seluruh sasaran, kecuali mereka yang tidak menginginkannya. Namun, untuk sekolah negeri, keputusan menerima atau menolak harus disepakati bersama.

“Sepakat iya semua atau sepakat tidak semua,” tuturnya.

Dia mencontohkan, BGN menemukan sekolah negeri yang merasa tidak lagi membutuhkan MBG karena kondisi ekonomi orang tua siswa dinilai cukup. Sekolah tersebut kemudian ditanya kembali mengenai kebutuhan program.

“Ada sekolah negeri yang kami identifikasi, misalnya dia menolak. Kami tanya, perlu MBG? Mereka bilang, saya kira enggak perlu lagi MBG. Karena sepakat semua,” kata Sudaryono.

Sementara untuk sekolah swasta, penentuan penerima manfaat dinilai lebih fleksibel karena dapat melihat kondisi sekolah dan kemampuan orang tua siswa.

Di sisi lain, BGN telah mencoret 1.653 sekolah dari daftar penerima manfaat MBG. Dia mengatakan langkah itu bagian dari pembenahan penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran.

“Sudah kami umumkan sebanyak 1.653 sekolah ditetapkan tidak lagi menerima MBG dan layanan akan semakin diarahkan ke kelompok yang membutuhkan, termasuk wilayah 3T dan daerah dengan kebutuhan intervensi gizi yang tinggi karena status stunting yang tinggi dan tinggi sekali,” ujarnya.

Menurut Sudaryono, capaian penerima manfaat MBG saat ini masih sementara. BGN masih mengevaluasi data penerima manfaat sekaligus kesiapan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

“Kami tidak ingin mengejar jumlah penerima manfaat dengan mengorbankan kualitas dan keamanan,” ujarnya.