Myanmar Siap Terima Kembali 300.000 Lebih Pengungsi Rohingya

Liputan6.com, Naypyidaw - Pemerintah Myanmar, yang didukung militer, mengatakan pada Sabtu (15/8/2026) bahwa lebih dari 300.000 pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh sebelumnya merupakan penduduk Negara Bagian Rakhine, Myanmar barat.

Myanmar menyatakan siap menerima mereka kembali setelah kondisi keamanan membaik.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar itu disampaikan saat krisis pengungsi Rohingya memasuki tahun kesembilan. Ratusan ribu Rohingya masih tinggal di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh setelah melarikan diri dari Myanmar pada Agustus 2017.

Saat itu, militer Myanmar melancarkan operasi di Rakhine setelah kelompok pemberontak Rohingya menyerang sejumlah pos keamanan.

Operasi tersebut membuat lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan menuju Bangladesh. Mereka bergabung dengan ratusan ribu Rohingya lain yang telah tinggal di negara itu selama puluhan tahun setelah mengungsi akibat gelombang kekerasan sebelumnya yang dilakukan militer Myanmar.

Besarnya skala operasi, pelaksanaannya yang terorganisasi, serta tingkat kekerasan yang terjadi memicu tuduhan pembersihan etnis dan genosida dari masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Myanmar, yang dahulu dikenal sebagai Burma, tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis yang secara resmi diakui di negara tersebut.

Pemerintah Myanmar menyebut mereka sebagai orang Bengali. Sebutan itu menyiratkan bahwa Rohingya berasal dari Bangladesh dan menetap secara ilegal di Myanmar.

Myanmar seperti dilaporkan Associated Press mengaku telah memverifikasi 426.545 dari 828.824 pengungsi dalam daftar yang diserahkan Bangladesh hingga akhir Juli. Dari jumlah yang telah diverifikasi itu, 308.797 orang dinyatakan pernah tinggal di Rakhine.

Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan 113.507 orang tidak dapat diverifikasi. Sementara itu, 4.241 orang disebut terlibat dalam kegiatan yang oleh pemerintah Myanmar dikategorikan sebagai terorisme.

Myanmar menyatakan akan terus bekerja sama dengan Bangladesh untuk menerima kembali mereka yang telah terverifikasi sebagai orang yang sebelumnya tinggal di Rakhine, setelah situasi keamanan di wilayah tersebut lebih stabil.

Kementerian itu membantah klaim bahwa lebih dari 1 juta orang mengungsi dari Rakhine. Menurut pemerintah Myanmar, lebih dari 540.000 orang menyeberang ke Bangladesh setelah kekerasan pada 2017, sedangkan lebih dari 200.000 orang tetap berada di Rakhine utara.

Myanmar dan Bangladesh pada 2018 menyepakati proses pemulangan pengungsi yang direncanakan berlangsung selama dua tahun. Namun, situasi keamanan di Myanmar memburuk setelah militer mengambil alih kekuasaan pada 2021 dan menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.

Pengambilalihan kekuasaan itu memicu perlawanan bersenjata secara luas. Rencana pemulangan para pengungsi pun hingga kini belum berhasil dilaksanakan.

Situasi kembali memburuk pada 2023 akibat pertempuran antara Arakan Army, kelompok etnis bersenjata yang berbasis di Rakhine, dan militer Myanmar dalam perebutan kendali atas wilayah tersebut.

Pertempuran itu membuat lebih banyak warga mengungsi ke Bangladesh dan wilayah lain demi menyelamatkan diri. Dalam beberapa tahun terakhir, Arakan Army telah merebut sejumlah wilayah dari militer dan kini menguasai sebagian besar Rakhine.

Dalam beberapa tahun terakhir, buruknya kondisi di kamp-kamp pengungsian, pemangkasan tajam bantuan luar negeri, serta tidak adanya kepastian bahwa mereka dapat kembali dengan aman ke Myanmar mendorong semakin banyak pengungsi Rohingya menempuh perjalanan laut yang berbahaya menuju Malaysia dan Indonesia dengan perahu-perahu yang tidak layak.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada akhir Juli mengatakan Myanmar telah setuju menerima kembali 5.000 pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Malaysia sebagai bagian dari program pemulangan.

Namun, pejabat Kementerian Luar Negeri Myanmar Han Win Aung saat itu mengatakan kepada Associated Press bahwa program tersebut hanya ditujukan bagi warga negara Myanmar yang telah terverifikasi dan saat ini ditahan di pusat-pusat detensi di Malaysia.

Ia juga membantah laporan bahwa pemerintah Myanmar akan menerima pengungsi Rohingya melalui program tersebut.