Dishub Jelaskan Efektivitas Ganjil Genap Atasi Macet Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Sistem ganjil genap (Gage) yang diterapkan pada 25 ruas jalan di Jakarta bakal dievaluasi. Padahal menurut Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, penerapan sistem ganjil genap selama ini mampu meningkatkan kinerja lalu lintas rata-rata hingga 29,53 persen.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Budi Awaludin, efektivitas tersebut terlihat dari perbandingan kondisi lalu lintas tanpa penerapan gage, dengan kondisi saat kebijakan pembatasan kendaraan tersebut diberlakukan.

“Terkait efektivitas pembatasan lalu lintas Sistem Ganjil-Genap pada 25 ruas jalan, disampaikan bahwa Sistem Ganjil-Genap mampu meningkatkan unjuk kinerja lalu lintas rata-rata sebesar 29,53 persen,” kata Budi di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Budi menjelaskan, tanpa penerapan Gage volume lalu lintas harian rata-rata di 25 ruas jalan ibu kota mencapai 204.997 satuan mobil penumpang (smp) per jam. Kondisi ini memiliki nilai volume capacity ratio (VCR) sebesar 1,00. Sementara ketika Gage diterapkan, volume kendaraan aktual tercatat 158.262 smp per jam dengan nilai VCR 0,78.

Data inilah yang menjadi dasar Dishub DKI dalam menyebut adanya peningkatan kinerja lalu lintas setelah penerapan pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor ini diterapkan.

Meski begitu, Dishub DKI Jakarta tidak hanya akan mengevaluasi Gage dari sisi kelancaran lalu lintas. Budi bilang dampak kebijakan Gage terhadap aktivitas ekonomi di kawasan sekitar ruas jalan penerapan Gage juga perlu diperhitungkan.

Menurutnya, evaluasi akan mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari jumlah kunjungan, aktivitas tenant, parkir, investasi hingga penerimaan daerah.

“Sistem ganjil genap juga harus dilihat berdasarkan implikasi terhadap pengaruh jumlah kunjungan/aktivitas/tenant/ parkir/investasi/penerimaan daerah pada catchment area yang berhimpitan dengan lokasi penerapan Sistem Ganjil-Genap,” jelas Budi.

Ia berjanji proses evaluasi dilakukan secara komprehensif guna melihat keseimbangan antara tujuan pengendalian lalu lintas dan keberlangsungan aktivitas ekonomi di wilayah Jakarta.

“Oleh karena itu, Dinas Perhubungan akan melakukan evaluasi komprehensif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan pengendalian lalu lintas dan keberlangsungan aktivitas ekonomi di wilayah DKI Jakarta,” kata Budi.