AS Kembali Blokir Visa Delegasi Palestina Jelang Sidang Majelis Umum PBB

Liputan6.com, Washington, DC - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (Kemlu AS) pada Rabu (16/9/2026) mengumumkan akan memperpanjang sanksi visa terhadap anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan pejabat Otoritas Palestina (PA). Sanksi tersebut membuat mereka tidak dapat masuk ke AS.

Kemlu AS mengatakan telah melaporkan kepada Kongres bahwa PLO dan PA kembali dinilai gagal memenuhi sejumlah komitmen yang diatur dalam undang-undang AS.

AS antara lain menyoroti langkah Palestina membawa konflik Israel-Palestina ke forum internasional, termasuk melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ). AS juga menyoroti langkah para pejabat Palestina yang dinilai berupaya "menghindari jalur perundingan dengan mencari pengakuan sepihak" atas Negara Palestina.

Kemlu AS turut menuduh PLO dan PA masih memberikan tunjangan kepada teroris serta mengagungkan terorisme.

"Sebagai konsekuensi dari kegagalan mereka melakukan reformasi ... AS akan memperpanjang sanksi berupa penolakan visa bagi anggota PLO dan pejabat PA," kata Kemlu AS seperti dilaporkan kantor berita Anadolu.

Kebijakan tersebut diumumkan menjelang Sidang Majelis Umum PBB ke-81 yang akan dimulai pekan depan di New York.

Langkah ini menyusul kebijakan serupa yang diterapkan AS tahun lalu. Menjelang Sidang Majelis Umum PBB 2025, AS menolak atau mencabut visa sejumlah anggota PLO dan pejabat PA.

Sesuai Perjanjian Markas Besar PBB, personel Perwakilan Palestina untuk PBB seharusnya dikecualikan dari pembatasan tersebut karena menjalankan tugas resmi di badan dunia itu.

Presiden PA Mahmoud Abbas akhirnya tidak dapat menghadiri Sidang Majelis Umum tahun lalu secara langsung dan menyampaikan pidatonya secara virtual.

Hingga pengumuman tersebut disampaikan pada Rabu, pihak Palestina belum memberikan tanggapan secara terbuka mengenai kebijakan visa AS itu.

Sebelumnya, Anadolu telah menanyakan kepada Kemlu AS apakah pemerintah telah mengambil keputusan akhir terkait visa bagi Abbas dan delegasi Palestina, termasuk dasar hukum yang digunakan jika visa mereka ditolak atau dibatasi.

Menanggapi pertanyaan tersebut melalui email, Wakil Utama Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Paloma Chacon mengatakan pemerintahan Trump memandang "setiap keputusan terkait visa sebagai keputusan keamanan nasional", termasuk visa bagi peserta Sidang Majelis Umum PBB.

"Meskipun kami menjalankan dengan serius kewajiban sebagai negara tuan rumah PBB, kami akan terus melindungi warga AS dengan menerapkan standar tertinggi dalam pemeriksaan dan penyaringan terhadap seluruh pemohon," kata Chacon.

Ia menambahkan, seluruh delegasi telah mendapat panduan mengenai pengajuan visa menjelang Sidang Majelis Umum PBB. Pemohon yang tidak memenuhi standar pemeriksaan atau tidak mematuhi ketentuan lain dalam panduan tersebut dapat ditolak visanya.