Myanmar Tolak Seruan ASEAN untuk Bebaskan Aung San Suu Kyi

Liputan6.com, Naypyidaw - Pemerintah Myanmar yang didukung militer menolak seruan terbaru ASEAN untuk membebaskan mantan pemimpin Aung San Suu Kyi tanpa syarat. Kementerian Luar Negeri Myanmar juga menilai keberadaan utusan khusus ASEAN untuk menangani krisis di negara itu tidak perlu dilanjutkan ketika Singapura mengambil alih keketuaan ASEAN.

Presiden Min Aung Hlaing, mantan panglima militer yang merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil Suu Kyi pada 2021, terus berupaya mendapatkan legitimasi politik sejak pengambilalihan kekuasaan tersebut sekaligus memulihkan hubungan dengan ASEAN.

ASEAN menyusun rencana perdamaian untuk Myanmar pada April 2021 guna menghentikan konflik dan membuka dialog antara pihak-pihak yang berseteru. Proses tersebut difasilitasi oleh utusan khusus ASEAN. Namun, Min Aung Hlaing kemudian dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN karena dinilai tidak menjalankan rencana tersebut.

Dalam langkah yang tampaknya bertujuan meredakan kritik, pemerintah Myanmar pekan lalu mengizinkan perwakilan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menemui Suu Kyi yang kini berusia 81 tahun. Pertemuan itu menjadi kontak pertama yang diketahui antara Suu Kyi dan organisasi kemanusiaan internasional independen sejak ia ditahan lima tahun lalu.

Para pendukungnya dan kelompok hak asasi manusia menilai dakwaan yang menjerat Suu Kyi bermotif politik.

Filipina, yang saat ini memegang keketuaan ASEAN, pada Jumat (7/8) menyambut pertemuan tersebut sebagai langkah menuju dialog dan rekonsiliasi. Namun, Filipina juga meminta akses terhadap para tahanan politik diperluas dan kembali menyerukan agar Suu Kyi "dibebaskan sepenuhnya dan tanpa syarat".

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu (8/8) malam, Kementerian Luar Negeri Myanmar mengkritik seruan tersebut.

"Meski pemerintah telah mengurangi masa hukumannya atas pertimbangan kemanusiaan, pembebasan penuh dan tanpa syarat hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum,” tulis Kementerian Luar Negeri Myanmar seperti dilaporkan Associated Press.

Pemerintah Myanmar menyatakan akan tetap bekerja sama dengan utusan khusus ASEAN saat ini, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro. Namun, Myanmar menilai mekanisme utusan khusus tersebut tidak perlu dilanjutkan ketika Singapura mengambil alih keketuaan ASEAN pada 1 Januari 2027.

Dalam pernyataan yang sama, Kementerian Luar Negeri Myanmar menyebut pemerintah saat ini terbentuk melalui pemilu demokratis multipartai yang mencerminkan kehendak rakyat dan telah mengambil alih tanggung jawab negara.

Lebih dari tiga bulan setelah dilantik sebagai presiden menyusul pemilu, Min Aung Hlaing dalam sebuah pidato menolak rencana perdamaian ASEAN. Ia menuding sejumlah negara anggota bersikap diskriminatif terhadap Myanmar dan menyatakan pemerintahnya akan menanggapi setiap persoalan sesuai dengan situasinya.

Sementara itu, para pengkritik menyebut pemilu yang digelar pada Desember dan Januari sebagai pemilu semu yang dirancang untuk memperkuat cengkeraman militer atas kekuasaan, meski seolah-olah mengembalikan pemerintahan sipil.