Hadir Lewat Video di Sidang Umum PBB, Presiden Palestina Tagih Janji Trump

Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump memenuhi janji kepada negara-negara Arab untuk mencegah pengusiran warga Palestina dan aneksasi wilayah Palestina.

Dikutip dari Anadolu, Jumat (25/9/2026), Abbas menyampaikan seruan tersebut melalui pidato yang telah direkam sebelumnya dalam Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, Kamis. Ia kembali tidak dapat menghadiri sidang secara langsung karena pembatasan visa.

"Kami menyerukan kepada Presiden Trump untuk memenuhi janji yang dia buat kepada para pemimpin Arab dan Islam pada September lalu, untuk mencegah aneksasi wilayah Palestina dan menolak pengusiran," kata Abbas.

Trump sebelumnya berjanji kepada para pemimpin Muslim dan Arab dalam pertemuan pada September 2025 bahwa ia tidak akan membiarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganeksasi Tepi Barat yang diduduki, menurut laporan situs berita Amerika Politico.

Abbas juga mendesak Amerika Serikat bekerja sama dengan kepemimpinan Palestina dan komunitas internasional untuk mewujudkan solusi dua negara berdasarkan hukum internasional.

Ia mengatakan Palestina menyambut rencana perdamaian Trump, tetapi hingga kini belum melihat kemajuan di lapangan.

Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk Gaza pada 29 September 2025. Rencana tersebut mencakup penghentian perang, pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina, masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, serta penarikan pasukan Israel secara bertahap yang dikaitkan dengan pelucutan senjata faksi-faksi Palestina dan pengerahan pasukan stabilisasi internasional sementara.

Abbas Soroti Kondisi Gaza dan Tepi Barat

Abbas juga memperingatkan para pemimpin dunia agar tidak membiarkan terulangnya "Nakba dan pembantaian" yang dialami rakyat Palestina pada 1948.

Menurut Abbas, rakyat Palestina kini menghadapi salah satu "periode paling berbahaya dalam sejarah mereka". Ia menyoroti pembunuhan, kehancuran, kelaparan, serta upaya pengusiran paksa di Jalur Gaza.

Berbicara mengenai Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, Abbas mengatakan perluasan permukiman ilegal dan fragmentasi wilayah tersebut terus meningkat. Ia juga menyoroti kekerasan oleh warga Israel yang menduduki wilayah Palestina, yang menurutnya berlangsung di bawah perlindungan pasukan Israel.

Abbas memperingatkan kebijakan Israel yang "berada di luar hukum internasional" akan menghancurkan solusi dua negara. Ia menyebut munculnya "bahaya yang lebih besar" yang membutuhkan tindakan segera.

Menurut Abbas, ancaman tersebut tidak lagi sebatas upaya melemahkan solusi dua negara atau mencegah berdirinya negara Palestina, tetapi telah menjadi "ancaman eksistensial" terhadap keberadaan rakyat Palestina di tanah mereka sendiri.

Ia menggambarkan perkembangan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai bagian dari "rencana kolonial jahat" untuk membuat kehidupan warga Palestina semakin sulit dan mendorong mereka menuju pengusiran paksa.

"Rakyat kami akan tetap berada di tanah mereka dan tidak akan menerima pengusiran," kata Abbas. Ia menambahkan bahwa "pendudukan dan aktivitas permukiman tidak menghasilkan solusi."

Abbas mengatakan setiap periode transisi pada akhirnya harus mengarah pada penyatuan kembali Gaza dan Tepi Barat yang diduduki di bawah satu negara Palestina dengan satu kekuatan bersenjata yang sah.

Ia juga menuduh Israel menahan dana Palestina lebih dari USD6 miliar dan menuntut agar dana tersebut segera dicairkan.

Selain itu, Abbas kembali menyerukan agar Palestina diberikan keanggotaan penuh di PBB. Ia juga mengulang tuntutan mengenai pemulangan pengungsi serta pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

"Kami menginginkan keamanan dan perdamaian bagi semua orang. Kami menolak serangan terhadap warga sipil oleh pihak mana pun dan kami memerangi antisemitisme," ujarnya.

Abbas Kritik Pembatasan Visa AS

Abbas menolak tindakan yang disebutnya sebagai langkah penghukuman yang membuat dirinya dan anggota delegasi Palestina tidak dapat menghadiri Sidang Umum PBB secara langsung.

Menurut Abbas, pembatasan tersebut melanggar kewajiban Amerika Serikat sebagai negara tuan rumah PBB. Ia mendesak Washington mencabut pembatasan tersebut dan memungkinkan kepemimpinan Palestina berpartisipasi penuh dalam pertemuan-pertemuan PBB.

Berdasarkan Perjanjian Markas Besar PBB 1947 antara PBB dan Washington, Amerika Serikat sebagai negara tuan rumah diwajibkan memfasilitasi akses ke markas PBB bagi para perwakilan yang mengikuti pertemuan organisasi tersebut.

Pada 17 September, Majelis Umum PBB menyetujui pengaturan yang memungkinkan Abbas menyampaikan pidatonya melalui video rekaman setelah Washington menolak memberikan visa masuk kepadanya.