Kemlu Filipina Semprot Pejabat Lembaga Lain soal China, Harus Satu Suara

Liputan6.com, Manila - Kementerian Luar Negeri (Kemlu/DFA) Filipina pada Minggu (5/11/2026) mengambil langkah yang tidak biasa dengan menegur para pejabat dan lembaga pemerintah terkait pernyataan mereka mengenai China. Teguran itu disampaikan untuk menekankan pentingnya kesatuan sikap dalam kebijakan luar negeri menjelang pertemuan puncak regional yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

Menurut laporan CNA, selama ini, aparat keamanan Filipina kerap terlibat perang pernyataan dengan pemerintah China mengenai sengketa Laut China Selatan. Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah perairan strategis yang menjadi jalur pelayaran sibuk tersebut, meskipun putusan pengadilan internasional menyatakan klaim itu tidak memiliki dasar hukum.

Bulan lalu, sejumlah senator Filipina juga menyerukan agar duta besar China dinyatakan sebagai persona non grata atau orang yang tidak diinginkan. Seruan tersebut muncul setelah sang duta besar menyatakan bahwa China dapat dengan mudah memenangkan konfrontasi apa pun dengan Filipina.

Dalam perkembangan berikutnya, Beijing menuduh Manila menciptakan berbagai hambatan bagi keikutsertaan China dalam pertemuan para menteri pertahanan ASEAN. China kemudian hanya mengirimkan seorang atase pertahanan dari kedutaan besarnya untuk menghadiri pertemuan tersebut.

"Pernyataan publik yang melemahkan pendekatan diplomatik pemerintah bukan sekadar mempersulit pekerjaan para diplomat kami," demikian pernyataan Kemlu Filipina, tanpa menyebutkan secara khusus peristiwa yang melatarbelakangi teguran tersebut.

"Pernyataan semacam itu berisiko mengikis kredibilitas negara dalam hubungan internasional dan menimbulkan kesan adanya perpecahan internal yang dapat dimanfaatkan pihak luar. Tindakan tersebut pada akhirnya dapat melemahkan posisi Filipina dalam perundingan."

Teguran itu secara khusus ditujukan kepada jajaran lembaga keamanan nasional dan aparat berseragam Filipina, yang selama berbulan-bulan terlibat dalam perdebatan sengit dengan Kedutaan Besar China melalui media sosial.

Filipina, yang merupakan sekutu Amerika Serikat (AS), telah bertahun-tahun menghadapi China dalam berbagai konfrontasi di wilayah perairan yang disengketakan. Ketegangan di Laut China Selatan terus berlanjut, dengan sejumlah insiden kembali terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam pernyataannya pada Minggu, DFA menegaskan bahwa meskipun aparat militer dan keamanan memiliki peran penting dalam mendokumentasikan berbagai insiden, kewenangan untuk mengarahkan hubungan internasional Filipina tetap berada di tangan otoritas sipil.

DFA juga mengingatkan bahwa putusan pengadilan internasional pada 2016, yang secara luas menolak klaim China atas Laut China Selatan, dihasilkan melalui proses hukum yang ketat berdasarkan hukum internasional, bukan melalui pernyataan publik ataupun media sosial.

Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro dilarang mengunjungi China pada tahun ini. Beijing menyebut "pernyataan yang tidak bertanggung jawab" sebagai alasan larangan tersebut.

Analis keamanan yang berbasis di Manila, Chester Cabalza, menilai teguran terbuka itu dimaksudkan untuk meyakinkan mitra-mitra diplomatik Filipina, terutama China, bahwa kebijakan luar negeri negara tersebut tetap berada di bawah kendali otoritas yang berwenang.

"Departemen Pertahanan dan Penjaga Pantai berkewajiban merumuskan kebijakan keamanan negara, tetapi bukan kebijakan luar negerinya. Pernyataan DFA merupakan penegasan atas peran kementerian tersebut dalam struktur pemerintahan," kata Cabalza.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mendesak Filipina agar mengendalikan para politikus yang menurut Beijing telah melontarkan pernyataan yang mencoreng nama China dan melanggar "garis merah" negara tersebut. Desakan itu disampaikan Wang melalui percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro.

Lazaro menggambarkan percakapan tersebut sebagai pembicaraan yang "terbuka dan konstruktif".

"Kedua pihak menekankan pentingnya melanjutkan dialog diplomatik serta menangani perbedaan pandangan dengan baik berdasarkan prinsip saling menghormati," ujar Lazaro.

Manila dijadwalkan menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-49 pada 15–17 November 2026. Sejumlah pemimpin dunia dijadwalkan hadir, termasuk Presiden AS Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva yang baru saja terpilih kembali.

Sementara itu, Beijing belum mengumumkan secara terbuka siapa yang akan mewakili China dalam pertemuan tersebut.