Vietnam Hentikan Penggunaan 2 Pesawat COMAC C919 Buatan China

Liputan6.com, Hanoi - Maskapai berbiaya rendah Vietjet membuat langkah mengejutkan dengan menghentikan penggunaan dan mengembalikan dua pesawat COMAC C919 buatan China, hanya enam bulan setelah pesawat itu mulai beroperasi.

Keputusan ini muncul tak lama setelah kunjungan kenegaraan Presiden Xi Jinping ke Hanoi pada April 2025. Meski tampak seperti urusan bisnis, langkah ini sebenarnya mencerminkan ketidakpuasan Vietnam terhadap kemampuan teknologi China dan dinamika geopolitik di kawasan.

C919 selama ini digadang-gadang sebagai kebanggaan industri penerbangan China dan penantang bagi dominasi Airbus-Boeing, dikutip dari laman ceylonwirenews, Rabu (19/11/2025).

Namun, pengalaman Vietjet menunjukkan sebaliknya. Tanpa ada laporan kerusakan serius, pesawat itu dinilai tidak efisien secara ekonomi. Vietjet menyebutkan beberapa alasan, seperti konsumsi bahan bakar yang boros, biaya perawatan yang tinggi, dan pasokan suku cadang yang lambat.

Masalah lain muncul dari sertifikasi internasional. Tidak seperti Airbus atau Boeing yang sudah memenuhi standar FAA dan EASA, C919 belum memiliki sertifikasi global yang membuatnya sulit diterbangkan di banyak negara.

Ditambah dengan avionik yang dianggap ketinggalan zaman dan mesin yang kurang efisien, kesenjangan teknologi antara ambisi China dan kemampuan sebenarnya semakin terlihat.

Pengembalian pesawat ini juga berdampak diplomatik. C919 disewa dengan skema wet lease, di mana China menyediakan pesawat, awak, perawatan, hingga asuransi. Perjanjian itu awalnya diumumkan sebagai simbol eratnya hubungan Hanoi–Beijing pascakunjungan Xi. Namun, pembatalan mendadak justru menunjukkan rapuhnya pengaruh China lewat “kekuatan lunak” di Asia Tenggara.

Di sisi lain, Vietnam justru semakin mendekat ke produsen Barat. Vietjet mengoperasikan lebih dari 90 pesawat Airbus, telah memesan 150 Boeing 737 Max, dan pada Juni 2025 meneken kesepakatan baru untuk hingga 150 Airbus A320neo. Langkah ini bukan hanya urusan bisnis, tapi juga bagian dari penataan ulang orientasi geopolitik Vietnam.

Meski perdagangan Vietnam–China melampaui USD 200 miliar pada 2024, hubungan kedua negara tetap tegang. Laut China Selatan menjadi sumber gesekan utama. Pada September 2024, kapal penjaga pantai China menyerang nelayan Vietnam di dekat Kepulauan Paracel, melukai setidaknya 10 orang. Vietnam mengecam keras sebagai pelanggaran hukum internasional, sementara China menyebutnya penegakan hukum.

Klaim “sembilan garis putus-putus” China atas hampir 80% Laut China Selatan telah dibatalkan oleh Pengadilan Arbitrase Permanen Den Haag pada 2016. Vietnam mendukung putusan itu dan terus mendorong penyelesaian damai. Namun, China tetap memperkuat pulau-pulau buatan dan menambah aset militernya di wilayah sengketa.

Situasi tersebut membuat Vietnam mempererat hubungan dengan Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India, termasuk modernisasi militer secara besar-besaran.

Bagi China, kegagalan C919 di Vietnam menjadi simbol masalah yang lebih besar: sulitnya mengubah kekuatan ekonomi menjadi reputasi teknologi. Meski Partai Komunis China mendorong inovasi dalam negeri sebagai pilar kebangkitan nasional, produk seperti C919 masih tertinggal dari pesaing Barat.

Penolakan Vietnam terhadap C919 juga mencerminkan tren regional. Negara-negara Asia Tenggara, meski secara ekonomi sangat terhubung ke China, makin berhati-hati terhadap ambisi Beijing. Banyak dari mereka memilih diversifikasi ke Barat, baik dalam teknologi, pertahanan, maupun infrastruktur.

Pada akhirnya, keputusan Vietnam mengembalikan C919 bukan sekadar keputusan bisnis. Ini adalah pesan politik jelas: hubungan dagang boleh erat, tetapi kedaulatan, keamanan, dan kualitas teknologi tetap menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Dalam persaingan pengaruh di Asia Tenggara, agresivitas China justru mulai menjadi beban, bukan keuntungan.