Politisi PDIP Kecam Aksi KKB Bakar Pesawat AMA

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus memandang pembakaran pesawat milik AMA yang dibakar oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua tidak manusiawi.

Deddy mengatakan, pembakaran pesawat milik AMA merupakan aksi yang tidak pantas, dia pun mengutuk tindakan KKB tersebut. “Menyesalkan dan mengutuk pembunuhan pilot dan pembakaran itu, menurut saya itu tidak manusiawi dan biadab. Pilot dan pesawat itu sangat dibutuhkan masyarakat pedalaman,” kata Deddy saat dikonfirmasi, Jumat (3/7/2026).

Deddy pun meminta pemerintah serius menyelesaikan masalah ketidak adilan, ketimpangan dan eksploitas tanah Papua yang menjadi bahan bakar bagi gerakan bersenjata.

“Penyelesaian masalah papua tidak mungkin bisa selesai hanya mengandalkan kekerasan dan senjata. Tetapi harus menyentuh akar persoalan yaitu masalah ketidakadilan dan mendengarkan aspirasi masyarakat asli Papua. Pemerintah harus mengambil langkah tegas melindungi masyarakat sipil,” kata dia.

Anggota Komisi II DPR RI ini menilai, KKB menargetkan sipil dan fasilitas transportasi bertujuan untuk mendapatkan perhatian dunia terhadap gerakan mereka.

“Oleh karena itu saya mengimbau kepada para aktivis dan pendukung gerakan bersenjata ini untuk juga menolak tindakan tidak beradab dan tidak berperikemanusiaan seperti ini. Karena di dalam perang pun ada etika dan nilai yang harus dijaga,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menyatakan, insiden pembakaran pesawat milik AMA oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua, harus mendapat perhatian negara.

Dave mengatakan, peristiwa ini membuktikan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata, sehingga keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama.

“Peristiwa ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara,” kata Dave saat dikonfirmasi, Jumat (3/7/2026).

Dave menilai, pengamanan di wilayah tersebut perlu ditingkatkan dan diperkuat dengan koordinasi lintas lembaga, pemetaan risiko, serta keterlibatan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas.

“Aparat keamanan perlu meningkatkan langkah pengamanan secara terukur, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan sesuai koridor hukum," tuturnya.

Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan di Papua.

“Agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Kami percaya bahwa melalui sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, rasa aman dapat dipulihkan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap negara,” pungkasnya.