Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar, Ini 3 Fokus yang Digali

Penyidik mendalami dugaan makar yang merupakan pengembangan dari perkara penyadapan ilegal 4 jenderal polisi.

Diterbitkan 19 November 2026, 15:40 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Polisi mengungkapkan tiga unsur yang menjadi fokus penyidik dalam gelar perkara dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto, Kamis (19/11/2026).

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penyidik mendalami dugaan makar yang merupakan pengembangan dari perkara penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah jenderal polisi.

"Kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan. Yang kedua ya, dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami," ujar Susatyo di Mabes Polri.

Susatyo menjelaskan, penyidikan dugaan makar dilakukan setelah laporan polisi diterima pada 11 November 2026. Dalam kurun waktu sekitar sepekan, penyidik telah memeriksa 59 orang saksi.

"Semua saksi sudah kami periksa. Baik pada tersangka kasus penyadapan ilegal ya, juga saksi-saksi lainnya," terang dia.

"Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial ya, berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka," sambungnya.

Selain memeriksa saksi, penyidik juga melakukan penggeledahan untuk mencari bukti terkait dugaan tindak pidana makar. Dalam upaya tersebut, polisi mengumpulkan sejumlah dokumen dan barang bukti lainnya.

Sejumlah lokasi telah digeledah, salah satunya kediaman Irjen Eko Hadi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026).

Rangkaian penyidikan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan gelar perkara internal. Bareskrim turut mengundang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan saksi ahli untuk memastikan objektivitas serta ketepatan konstruksi hukum perkara.

Bareskrim Polri juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan sejak awal laporan polisi diterbitkan. Koordinasi antara penyidik dan jaksa peneliti terus dilakukan untuk mengusut perkara tersebut.

"Dan kami juga memahami bahwa karena ini kejahatan yang menjadi atensi masyarakat, kami berusaha bekerja cepat, objektif, dan tidak meninggalkan terkait prosedur-prosedur hukum yang harus kami lakukan," jelasnya.

 

Perkara Penyadapan Ilegal dan Dugaan Makar

Penyidikan dugaan makar ini merupakan pengembangan setelah Bareskrim Polri meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa sedikitnya 38 orang saksi serta meminta keterangan sejumlah ahli hukum pidana dan hukum tata negara untuk memperkuat konstruksi perkara.

Selain mengusut dugaan makar, Bareskrim Polri juga menangani perkara dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping) secara paralel. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka itu disebut meliputi mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, Widyaiswara Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Bagian Pemantauan Bareskrim Slamet Uliandi.

Di sisi lain, proses penegakan kode etik di lingkungan Mabes Polri juga terus berjalan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Mabes Polri telah menjadwalkan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan.

Menurut Trunoyudo, pelaksanaan sidang etik tersebut akan berpedoman pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026, khususnya Pasal 42.

Ia juga menyampaikan bahwa Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri masih mendalami dugaan keterlibatan pihak berinisial TK. Nama tersebut sebelumnya mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6