Menkes menyebut upaya penanganan korban masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Warga Pati membawa dua tuntutan sekaligus curhat soal fasilitas toilet.
RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung, ada konsekuensi jika molor.
Pimpinan DPR menyatakan kesiapan mundur dari jabatan jika pengesahan RUU Perampasan Aset tidak tercapai hingga 15 Desember 2026.
Ia menyampaikan harapan agar aspirasi masyarakat dapat direalisasikan.
DPR menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di tengah rencana demo 27 Agustus.
Permintaan itu disampaikan setelah Komisi III membahas pemblokiran rekening tersebut bersama Polda Metro Jaya dan Bank Mandiri.
DPR siap menerima aspirasi, Puan juga buka peluang bertemu massa demo.
Bank Mandiri menegaskan, pihaknya akan selalu memegang amanah nasabah dan masyarakat dengan baik untuk menggelar perbankan secara prudent.
Puluhan konflik agraria ditangani polisi di berbagai daerah.
Baleg DPR, pemerintah, dan DPD sepakat melakukan penyesuaian Prolegnas RUU Prioritas 2026.
Saat ini jumlah ASN yang berada di kantor kecamatan bisa mencapai 40 hingga 50 orang.
Pimpinan DPR duga ada transaksi berisiko yang mengalir ke rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok.
DPR menerima Forum Komunikasi Rakyat Pati yang membawa tuntutan percepatan RUU Perampasan Aset, penindakan kelompok anarkis, serta regulasi media sosial.
Zulhas meminta kader PAN menyisihkan gaji untuk korban bencana.
Rincian korban berdasarkan usia dan jenis kelamin.
Platform streaming media masuk RUU Penyiaran, ini penjelasan DPR.
DPR menilai skema biaya haji 2027 berisiko bagi dana haji.
BMKG mengungkap kondisi kemarau dan prediksi musim hujan mendatang.
Daerah 3T membutuhkan perhatian lebih karena tantangan pemerataan pendidikan di wilayah tersebut jauh lebih besar.