Rapat ini untuk menyelaraskan sejumlah pandangan dalam merumuskan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi profesi transportasi online.
DPR menilai penyelesaian perkara tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Agung.
Polemik muncul setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
PAW dilakukan setelah Hery Susanto diberhentikan tidak dengan hormat oleh Majelis Etik pada 8 Juni 2026.
Pimpinan DPR meminta agar kebijakan itu jangan sampai mengurangi kepercayaan publik untuk patuh pajak.
Gerindra menilai, kinerja Sudaryono selama ini bagus dan masih muda.
Ahmad Sahroni meminta Jampidsus Kuntadi menuntaskan dugaan TPPU yang melibatkan Febrie Adriansyah. Kuntadi baru ditunjuk Presiden lewat Keppres.
Ahmad Sahroni meminta Kuntadi segera menuntaskan dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Febrie Adriansyah
DPR berharap Presiden segera menunjuk dan melantik Kepala BGN definitif untuk menggantikan Nanik S Deyang.
DPR mendesak pemerintah segera menunjuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) definitif setelah Nanik S. Deyang mundur.
Kondisi kesehatan Nanik S Deyang yang memburuk telah diketahui sebelum ia mundur dari BGN.
Mereka menilai BGN mengabaikan kesetaraan dalam kemitraan.
Salah satu pejabat BGN baru itu adalah mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan, angka penerima manfaat MBG berpeluang turun.
Dia mengingatkan agar penanganan perkara tersebut tetap mengedepankan prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum.
Di paripurna DPR, Puan Maharani soroti hoaks yang menarget lembaganya dan dorong literasi media sosial untuk bangun kepercayaan publik.
Menurut Puan, arus informasi yang bergerak cepat telah meningkatkan disinformasi, memperuncing polarisasi.
RUU perubahan UU LLAJ disetujui DPR sebagai usul inisiatif, pengaturan ojol bakal diatur terpisah.
Rapat paripurna DPR pada Selasa (21/7/2026) menyetujui RUU Satu Data Indonesia menjadi usul inisiatif.
DPP PAN juga mencopot Lalu Ahmad sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah partai di NTB.