Puan Ingatkan Bahaya Disinformasi yang Menyasar DPR

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menyinggung derasnya arus informasi digital, termasuk berbagai konten yang sengaja dibuat untuk mendiskreditkan DPR.

Menurut Puan, arus informasi yang bergerak cepat telah meningkatkan disinformasi, memperuncing polarisasi, serta mengaburkan batas antara kritik yang membangun dan provokasi yang memecah belah.

“Fenomena ini juga ditandai dengan beredarnya berbagai berita hoaks dan informasi yang dimanipulasi, termasuk konten yang diduga sengaja diproduksi atau disebarluaskan untuk mendiskreditkan DPR RI,” kata Puan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (21/7/2026).

Puan kemudian menyebut sejumlah kasus hoaks yang berkaitan dengan DPR, antara lain kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR.

“Kemudian hoaks tentang DPR yang menolak pembahasan/pengesahan RUU Perampasan Aset, hoaks menggunakan video lama (old footage) yang diberi narasi baru yang tidak sesuai konteks, dan lain sebagainya,” tambah Puan.

“Narasi-narasi tersebut mempertentangkan keberadaan DPR RI dengan rakyat, seolah-olah keduanya berada dalam posisi yang saling berlawanan, sehingga dapat mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan, melemahkan legitimasi institusi demokrasi, dan menghambat terciptanya ruang dialog publik yang rasional dan membangun,” lanjutnya.

Menurut Puan, kondisi tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kemampuan literasi media sosial bagi masyarakat dan strategi komunikasi negara yang tepat, tetapi juga menuntut kehadiran negara untuk bekerja lebih efektif.

“Sehingga dapat membangun kepercayaan publik. Kepercayaan itulah yang menjadi modal sosial bagi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan keberhasilan demokrasi,” ujar Puan.

Oleh karena itu, Puan memandang bahwa menjaga persatuan nasional bukan berarti meniadakan kritik, melainkan memastikan setiap kritik bermuara pada perbaikan kehidupan berbangsa.

“Negara harus hadir memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” jelas Puan.