Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap 13 Isu yang Disorot DPR

Liputan6.com, Jakarta - DPR menggelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Dalam pidato penutupan masa sidang, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian serius parlemen.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Sebelum pidato penutupan masa sidang, rapat beragendakan pengesahan hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI Masa Jabatan 2026-2031 serta persetujuan DPR mengenai perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional.

Pidato penutupan masa persidangan yang disampaikan Puan dibacakan oleh Dasco selaku pimpinan rapat.

“DPR RI memberikan perhatian yang serius terhadap berbagai persoalan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat selama masa persidangan ini,” kata Puan dalam pidatonya yang dibacakan oleh Dasco.

“Mulai dari kerentanan sosial, ketidaktepatan bantuan sosial, bencana alam, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat,” lanjut Puan.

Puan menegaskan keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Menurut dia, demokrasi harus menghadirkan negara secara nyata dalam melindungi rakyat.

“Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran,” tuturnya.

Dia mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara saat membutuhkan perlindungan.

“DPR RI adalah lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dan menjalankan fungsi konstitusional untuk memastikan arah penyelenggaraan negara tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan rakyat,” jelas Puan.

Puan menambahkan, setiap kebijakan negara dalam mencapai tujuan bernegara harus dapat diuji.

“Apakah berjalan sesuai konstitusi dan sesuai peraturan perundang-undangan, apakah negara hadir dalam melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan rakyat,” sebutnya.

Menurut Puan, DPR harus memastikan kedaulatan rakyat berjalan bersama kesejahteraan rakyat. Demokrasi politik, kata dia, juga harus menghasilkan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial.

Melalui fungsi legislasi, DPR disebut menghadirkan hukum yang memberikan kepastian sekaligus keadilan. Sementara melalui fungsi anggaran, DPR memastikan setiap uang rakyat dalam APBN memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Dan melalui fungsi pengawasan, DPR RI mengarahkan setiap kewenangan pemerintah dan setiap program negara dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, serta tidak menyimpang dari tujuan konstitusionalnya,” tambah Puan.

“DPR RI terus meningkatkan fungsi konstitusionalnya untuk semakin kuat dalam menghadirkan kebijakan negara yang semakin bermakna bagi kehidupan rakyat,” lanjutnya.

Dalam fungsi legislasi, Puan mengatakan DPR telah melakukan evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan mengacu pada kebutuhan hukum nasional selama masa persidangan ini.

Dia menyebut Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Perubahan Keempat Tahun 2026 mencakup 73 Rancangan Undang-Undang.

DPR bersama Pemerintah juga telah menyelesaikan 20 Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan menyetujui tujuh Rancangan Undang-Undang menjadi Usul Inisiatif DPR.

“Beberapa Undang-Undang yang telah disahkan di antaranya adalah Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria, Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Satu Data Indonesia, merupakan Undang-Undang yang memperkuat pelaksanaan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan negara, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat,” papar Puan.

Pada masa sidang berikutnya, DPR bersama Pemerintah akan melanjutkan pembahasan terhadap 13 Rancangan Undang-Undang yang saat ini masih berada dalam Pembicaraan Tingkat I.

Dari sisi anggaran, DPR bersama Pemerintah telah menyusun dan menetapkan APBN Tahun Anggaran 2027. Puan mengatakan APBN bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan instrumen kebijakan negara untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial.

“DPR RI mengarahkan APBN untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat sektor riil dan kemandirian ekonomi nasional, serta mempersempit kesenjangan sosial dan antarwilayah,” terangnya.

Di tengah ketidakpastian global, kata Puan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan fiskal yang sehat dan kredibel.

“Pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir, pertumbuhan harus menjadi jalan menuju kemakmuran rakyat,” ungkap Puan.

Puan menyatakan setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus bekerja untuk kepentingan nasional, memperkuat kesejahteraan rakyat, serta menghadirkan manfaat yang nyata dan berkeadilan.

“Tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat bukan sekadar tema, melainkan harus menjadi kenyataan yang dirasakan secara langsung oleh rakyat Indonesia,” tukasnya.

Sementara dari sisi pengawasan, Puan menyatakan DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian serius DPR RI meliputi:

1. Kekerasan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang menimbulkan korban jiwa;

2. Optimalisasi pengelolaan aset daerah;

3. Efektivitas penerapan KUHP dan KUHAP baru oleh para penegak hukum;

4. Percepatan penanganan karhutla dan krisis air pada sektor pertanian;

5. Penguatan teknologi dan sumber daya manusia untuk meningkatkan mitigasi bencana;

6. Peningkatan peran Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih (KDKMP) sebagai pusat ekonomi desa;

7. Pembentukan kawasan industri dan desa wisata;

8. Pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;

9. Pelindungan terhadap tenaga kerja, terutama pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), tenaga outsourcing, pekerja platform digital, dan peserta magang;

10. Penguatan pemulihan layanan pendidikan pascabencana;

11. Perbaikan pengelolaan anggaran dan reformasi sistem perpajakan;

12. Peningkatan pembangunan infrastruktur energi untuk mendorong tercapainya swasembada energi nasional; dan

13. Evaluasi tata kelola dan pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan (Lapas).

“DPR RI terus melakukan pengawasan untuk memastikan tindak lanjut dari berbagai rekomendasi kebijakan negara dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas,” terang Puan.

Persetujuan dan Pertimbangan Pejabat Publik

Pada masa sidang ini, DPR juga telah memberikan persetujuan, pertimbangan, dan konsultasi dalam pengangkatan dan/atau pemilihan sejumlah pejabat publik dan nonpejabat publik.

Di antaranya calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, calon Kapolri, calon Gubernur Bank Indonesia (BI), calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Republik Indonesia untuk negara sahabat dan organisasi internasional.

DPR juga telah menetapkan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa sebagai mitra kerja Komisi IV DPR. Selain itu, DPR bersama Pemerintah telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi untuk jemaah haji reguler.

Sementara dari sisi diplomasi parlemen, Puan mengungkapkan DPR telah menerima kunjungan delegasi parlemen dari negara-negara sahabat, seperti Bosnia dan Herzegovina, Jepang, dan Korea Selatan.

DPR juga telah menerima kunjungan sejumlah duta besar, seperti dari Chile, Sudan, Australia, Rusia, Sri Lanka, Azerbaijan, dan Jepang. Selain itu, DPR menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Bulgaria yang bertepatan dengan momentum 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Bulgaria.

Menurut Puan, DPR melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) terus memperkuat peran dan kontribusi parlemen Indonesia di kancah internasional.

“Diplomasi parlemen diarahkan untuk mempererat hubungan antarlembaga legislatif, membuka ruang kerja sama dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia,” kata Puan.

Di akhir pidatonya, Puan mengapresiasi kerja keras seluruh anggota DPR yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan harapan rakyat.

“Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan, menyerap aspirasi rakyat, dan menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia,” ungkapnya.

Setelah penutupan masa sidang tersebut, anggota DPR akan memasuki Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 mulai 9 Oktober hingga 9 November mendatang.

Masa reses merupakan periode ketika anggota dewan bekerja di luar gedung DPR dengan menjumpai konstituen di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaring dan menampung aspirasi konstituen sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan melalui kunjungan kerja.

“Selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua,” tutup Puan.