Momen Anggota DPR Sentil Kinerja Kepala BPIP

Prana menilai, selama dua tahun mengikuti rapat bersama BPIP, persoalan yang dibahas tidak banyak berubah.

Diterbitkan 20 November 2026, 01:06 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Prana Putra Sohe melontarkan kritik keras kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Ia mengaku lelah mendengar laporan kinerja BPIP yang dinilainya terus berulang tanpa menunjukkan hasil nyata bagi masyarakat.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bahkan meminta Yudian menyerahkan kepemimpinan kepada orang lain jika tidak mampu memperbaiki tata kelola BPIP setelah hampir tujuh tahun menjabat.

“Bapak tujuh tahun, kita capek ketemu begini terus, ngomongnya yang normatif-normatif begini. Bapak sudah tujuh tahun, Pak. Kalau Bapak enggak mampu, ya Bapak berikan kesempatan yang lain untuk merubah tata kelolanya, Pak. Ini salah tata kelolanya. Begini-begini aja. Ya. Capek jadinya ngomong begini, Pak,” kata Prana dalam rapat Komisi XIII DPR bersama BPIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Prana menilai, selama dua tahun mengikuti rapat bersama BPIP, persoalan yang dibahas tidak banyak berubah. Padahal, menurutnya, masyarakat membutuhkan hasil konkret dari program pembinaan ideologi Pancasila, terutama bagi generasi muda.

Ia menegaskan keberhasilan BPIP tidak bisa hanya diukur dari penyerapan anggaran atau pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).

“Persoalannya begini-begini aja, Pak. Ya, output-nya begini saja, baik-baik. Serapan anggaran bagus, ya, SILPA bagus, ya, kalau ada SILPA berlebih Bapak kembalikan tepat pada waktunya, tapi itu semua enggak berguna, Pak. Outcome-nya yang harus ada,” ujarnya.

Prana kembali mendesak adanya perubahan dalam pengelolaan lembaga tersebut.

“Jadi, saya pikir ini tata kelolanya harus diubah, Pak. Dan kalau Bapak tidak mampu sudah 7 tahun ini, berikan kesempatan pada yang lain,” tegasnya.

 

Respons Kepala BPIP

Menjawab kritik tersebut, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi memaparkan sejumlah program BPIP, termasuk penyusunan buku teks utama Pendidikan Pancasila untuk jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas.

Menurutnya, BPIP telah menyusun 12 jilid buku untuk siswa dan 12 jilid untuk guru. Materinya dirancang dengan porsi 30 persen pengetahuan dan 70 persen praktik.

“Dan di situ guru dianjurkan untuk mengajak siswa-siswa mengenali praktek Pancasila di lingkungan mereka dalam berbagai aspeknya. Misalnya olahraga, toleransi, lingkungan, dan seterusnya,” kata Yudian.

Namun, ia mengakui distribusi buku tersebut belum menjangkau seluruh wilayah. Kendalanya antara lain kondisi geografis, biaya transportasi, dan keterbatasan anggaran.

“Nah, memang di situ ada kesulitan, yang pertama ya kita tahu apa topografi wilayah kita, pengiriman buku itu bisa lebih mahal daripada harga buku itu sendiri,” jelasnya.

Sebagai alternatif, BPIP menyediakan buku dalam format digital yang dapat diunduh masyarakat. Sementara itu, penyusunan buku Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi masih dalam proses.

Di tengah tuntutan DPR agar BPIP menunjukkan dampak nyata, Yudian juga mengakui lembaganya belum melakukan survei untuk mengukur hasil program pembinaan ideologi Pancasila.

 

Alasan BPIP

Ia beralasan BPIP selama ini menahan diri karena mempertimbangkan sensitivitas di lapangan.

“Jadi memang salah satu kesulitannya kami itu yang kami sendiri maksud saya belum melakukan survei ya karena kami agak menahan diri begitu melihat sensitivitas di lapangan, gitu. Tapi memang untuk mengukur kalau kita tidak survei tidak bisa,” ungkapnya.

Yudian berjanji memprioritaskan survei tersebut, dengan harapan dapat dilaksanakan dua kali dalam setahun.

“Nah, oleh karena itu nanti kami akan prioritaskan ini seperti usulan-usulan tadi, kami akan melakukan survei yang kalau mungkin nanti mudah-mudahan bisa setahun dua kali,” katanya.

Survei itu nantinya juga diharapkan mengukur perkembangan pemahaman Pancasila di kalangan pelajar yang telah menggunakan buku terbitan BPIP.

Yudian turut mengakui metode pengenalan Pancasila perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan cara berkomunikasi generasi muda.

“Jadi sering kali kita tidak nyambung hanya karena beda generasi persoalan-persoalan itu, Pak, ya,” pungkasnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6