Polemik antara Hotman Paris dan PWI berakhir setelah dimediasi Sufmi Dasco Ahmad.
DPR mengkritik rencana pemerintah menyalurkan seluruh bantuan sosial (bansos) melalui Kopdes.
Sopir Alphard yang viral karena cekcok dengan satpam di Bundaran HI kini ditilang Ditlantas Polda Metro Jaya.
DPR menyoroti penahanan mantan Jampidsus Febrie Andriansyah di Rutan KPK yang tidak mengenakan rompi tahanan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengajak semua pihak menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama menjelang Muktamar NU.
DPR menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut bahwa sisa kuota internet pelanggan tidak hangus saat masa aktif berakhir.
Menurutnya, setiap tersangka harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa pengecualian.
Dia mengingatkan agar kebijakan tersebut dipersiapkan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut, hasil dialog itu akan menjadi bahan koordinasi DPR dengan pemerintah.
Putusan tersebut dinilai memberikan perlindungan terhadap hak konsumen.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian bertindak tegas terhadap aksi arogan di jalan.
Komisi X DPR RI belum membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) dan meminta pemerintah jelaskan dasar hukum.
Anggota DPR Nurul Arifin meminta operator telekomunikasi menghormati putusan MK soal sisa kuota internet.
Wakil Ketua DPR Dasco Ahmad bersama Komisi VI mengawal kesepakatan tripartit, memastikan tidak ada PHK dalam perampingan Telkom Group.
DPR meminta hukuman berat bagi pelaku dugaan korupsi anggaran satwa Kebun Binatang Surabaya.
Pembentukan URI merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mencetak pemimpin masa depan.
Pemerintah menerima masukan dari Koalisi Ojol Nasional terkait implementasi pembagian tarif 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen untuk aplikator.
Pemerintah belum membahas sosok pengganti Sudaryono untuk mengisi jabatan Wakil Menteri Pertanian.
Presiden Prabowo Subianto meminta Nanik S Deyang tetap membantu mengawasi Badan Gizi Nasional meski telah mundur.
Finalisasi Perpres Ojol akan dilakukan pekan depan setelah rapat koordinasi. Aturan ini diharapkan menyempurnakan realisasi pembagian tarif bagi pengemudi.