DPR Pertanyakan Urgensi Pembentukan URI

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengaku belum ada pembahasan lembaga baru buatan pemerintah yakni Universitas Republik Indonesia (URI).

"Saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin pada saat Raker dengan Kemendiktisaintek masa sidang depan, agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat," kata dia pada wartawan, Jumat (24/7/2026).

Menurut Lau, Komisi X DPR masih menunggu penjelasan resmi dari pihak pemerintah terkait pembentukan URI. 

"Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI), baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," ungkap dia.

Politikus PKB itu mengingatkan, pemerintah perlu menunjukkan pentingnya pembangunan URI. Mengingat saat ini sudah banyak PTN dan lembaga kedinasan untuk membentuk pemimpin. 

"Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto memastikan Universitas Republik Indonesia (URI) baru didirikan Presiden Prabowo Subianto tidak membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Brian juga memastikan keberadaan URI nantinya tidak mengubah fungsi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

"Enggak, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya, tidak ada. Jadi mungkin nanti dalam waktu dekat Pak Gubernur URI akan lebih menjelaskan lagi bagaimana peran dan posisinya," kata Brian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/7/2026).

"Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu," sambungnya.

Menurut dia, pendirian 10 kampus URI masih dalam tahap kajian. Namun, Brian menyampaikan keberadaan URI tidak akan menganggu ataupun mengambil anggaran Kemendikti Saintek.

"Itu masih dalam apa, kajian seperti apa," ujar Brian.

Brian menjelaskan URI merupakan program-program afirmasi untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul Indonesia siap bekerja di lokasi-lokasi atau posisi strategis. Nantinya, lulusan URI akan ditempatkan program prioritas nasional dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

"Posisi strategis ini kan bisa di 3T, bisa di program prioritas nasional dan sebagainya," jelas Brian.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Prabowo mengangkat Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI).

Donny menjelaskan mengenai Universitas Republik Indonesia dan metode pendidikan lembaga dipimpinnya tersebut. Menurut Donny, Universitas Republik Indonesia disiapkan untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan diterapkan di sejumlah negara.

"Ini semua adalah terkait dengan pendidikan pembinaan, penyiapan sumber daya manusia untuk ke depan baik untuk pemerintahan ataupun untuk BUMN," kata Donny usai dilantik menjadi Gubernur Universitas Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Donny mengatakan, nantinya akan ada tiga institusi di bawah Gubernur URI atau juga dinamakan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan. Tiga institusi itu adalah badan pengelola sekolah unggulan. Badan pengelola perguruan tinggi. Dan lembaga administrasi negara.

"Nah, lembaga administrasi negara ini yang ada sudah ada saat ini akan diintegrasikan, tapi akan ditambahkantugas dan fungsinya, akan diperkuat kalau selama ini melaksanakan khususnya pembinaan untuk ASN nantinya akan kita tambahkan juga untuk BUMN. Jadi penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara," ujar Donny.