Bursa Calon Panglima TNI Setelah Maruli dan Tandyo Bertukar Posisi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto merombak susunan pimpinan TNI Angkatan Darat (AD) dengan menunjuk Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menggantikan Jenderal Maruli Simanjuntak. Sementara itu, Maruli bergeser ke posisi Wakil Panglima TNI yang sebelumnya dijabat Tandyo.

Keduanya dilantik pada 15 Oktober 2026. Pertukaran posisi ini menjadi sorotan di tengah isu pergantian Panglima TNI yang sempat ramai diperbincangkan.

"Pertukaran jabatan Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Wakil Panglima TNI dan Letjen Tandyo Budi Revita sebagai KSAD dapat dibaca sebagai indikasi bahwa Tandyo berpeluang menjadi Panglima TNI karena diduga lebih mendapat kepercayaan Presiden Prabowo," kata Pengamat militer Beni Sukadis kepada Liputan6.com, Jumat (16/10/2026).

"Posisi KSAD justru membuka peluang strategis bagi Tandyo untuk memperkuat pengalaman memimpin matra darat TNI sekaligus membangun koordinasi dengan pimpinan matra lainnya. Jabatan tersebut juga memberinya ruang untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinan sebelum kemungkinan dipertimbangkan sebagai Panglima TNI," sambungnya.

Meski demiian, Beni menuturkan, perubahan jabatan itu tidak serta-merta menutup peluang Maruli, tetapi juga tidak otomatis menjadikannya kandidat utama.

"Sementara itu, meskipun Maruli lebih muda dan memiliki masa pengabdian lebih panjang, penempatannya sebagai Wakil Panglima TNI tidak otomatis menjadikannya kandidat utama," katanya.

Beni menjelaskan, penentuan Panglima TNI tidak hanya bergantung pada senioritas atau panjangnya masa pengabdian seorang perwira. Ada sejumlah pertimbangan lain yang dapat memengaruhi keputusan Presiden, termasuk kepercayaan dan kesesuaian visi kepemimpinan.

"Dalam konteks pergantian kepemimpinan TNI, faktor kepercayaan Presiden, kecocokan visi, dan pertimbangan politik dapat berpengaruh di samping senioritas serta pengalaman," jelasnya.

Sementara itu, pengamat militer sekaligus salah satu pendiri Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, melihat pergantian tersebut dalam konteks penataan kepemimpinan dan transformasi TNI yang berlangsung sejak 2025.

“Jadi, ada dimensi penataan kepemimpinan dan distribusi tanggung jawab strategis yang lebih luas,” kata Khairul kepada Liputan6.com, Jumat (16/10/2026).

Perbedaan kedua jabatan tersebut membuat pertukaran posisi keduanya tak bisa dibaca hanya sebagai perpindahan kursi. Namun, konsekuensi karier dari perubahan itu tetap perlu dibedakan dari keputusan politik yang belum diumumkan.

Peluang Maruli dan Tandyo dapat ditelusuri melalui Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari setiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Ketentuan itu membuat riwayat jabatan menjadi penting. Maruli telah memenuhi kriteria tersebut ketika menjabat KSAD. Tandyo juga memenuhinya setelah dilantik.

Aturan tersebut tidak membatasi peluang hanya kepada keduanya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Tonny Harjono juga memiliki jabatan yang relevan dengan ketentuan tersebut.

Adapun Pasal 13 ayat (5) mengatur bahwa Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk memperoleh persetujuan DPR. DPR harus memberikan persetujuan paling lambat 20 hari, tidak termasuk masa reses, sejak permohonan persetujuan diterima.

Dengan demikian, memenuhi syarat undang-undang tidak sama dengan menjadi calon yang sudah ditetapkan. Apalagi, ketentuan mengenai pergantian antarmatra tidak menjamin bahwa Panglima berikutnya harus berasal dari angkatan yang berbeda dari pendahulunya.

Saat ini, jabatan Panglima TNI dipegang Jenderal Agus Subiyanto dari Angkatan Darat. Sebelum Agus, posisi itu dijabat Marsekal Hadi Tjahjanto dari Angkatan Udara, yang sebelumnya menggantikan Laksamana Yudo Margono dari Angkatan Laut.

Urutan tersebut menjadi bagian dari konteks pergantian kepemimpinan TNI, tetapi tidak cukup untuk memastikan pola yang sama akan berulang.

"Keputusan mengenai Panglima berikutnya tetap menjadi kewenangan Presiden melalui mekanisme persetujuan DPR. Jadi, semua kemungkinan masih terbuka dan tidak perlu dibatasi hanya pada dua nama tersebut," tutur Khairul.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai pergantian posisi tersebut bukan masalah selama dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.Menurut dia, pergantian jabatan di lingkungan TNI merupakan hak prerogatif Presiden dan Panglima TNI.

“Enggak ada masalah. Terserah itu hak prerogatif Presiden dan Panglima TNI, ya. Enggak ada masalah, siapa pun panglimanya yang penting sesuai dengan prosedur,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Hasanuddin mengingatkan, pergantian pimpinan harus menjadi momentum untuk memperkuat disiplin prajurit dan menjaga profesionalisme TNI. Dia menyoroti perlunya mencegah pelanggaran yang dapat mencoreng nama institusi militer.

“Yang paling penting satu, laksanakan posisi TNI itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Yang kedua, mari kita tingkatkan disiplin sehingga tidak ada lagi hal-hal terjadi seperti kasus judi online di rumah dinas, contoh. Itu kan memalukan, ya, sebagai mantan prajurit,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya latihan untuk menjaga kesiapan tempur prajurit dalam menjalankan tugas pertahanan negara.“Dan yang ketiga, TNI berlatih, ya, bertempur, siap,” tegasnya.

 TB Hasanuddin mengatakan salah satu syarat calon Panglima TNI adalah pernah menjabat kepala staf. Dengan jabatan barunya, Tandyo kini memiliki pengalaman tersebut.

“Jadi, yang Wakil Panglima tadinya belum memenuhi syarat karena belum pernah jadi kepala staf, sekarang jadi. Ada dari Angkatan Darat dua dong, satu Wakil Panglima yang baru, kedua KSAD yang baru,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Meski demikian, dia belum bisa memastikan apakah Tandyo dipersiapkan untuk menduduki posisi Panglima TNI berikutnya. Dia meminta publik menunggu perkembangan setelah DPR kembali bekerja usai masa reses.

“Bisa, sinyal bisa tidak. Ya, nanti kita tunggulah dua bulan ke depan,” ujarnya.

Hasanuddin menjelaskan, calon Panglima TNI dapat berasal dari matra darat, laut, maupun udara. Pergantian antarmatra bukan keharusan karena calon dari matra yang sama juga diperbolehkan.

“Kalau menurut aturan, itu dapat digilir. Dari darat ke darat boleh. Dari darat ke laut boleh, dari darat ke udara juga sami mawon boleh,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai pergantian Maruli dan Tandyo dapat dipahami sebagai bagian dari rotasi penugasan atau tour of duty, yakni perpindahan jabatan untuk kebutuhan organisasi dan pengembangan pengalaman kepemimpinan.

“Bagian tour of duty aja. Beliau berdua sama-sama senior bintang 4, bertukar jabatan yang selisihnya tidak banyak,” kata Sukamta kepada *Liputan6.com* Jumat (16/10/2026).

Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa perubahan posisi itu berpengaruh terhadap peluang keduanya menjadi Panglima TNI.

“Mungkin saja. Semua peluang bisa terjadi, tergantung Presiden,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyatakan dukungan terhadap keputusan Prabowo mengganti KSAD.

Ia memandang perubahan jabatan itu sebagai bagian dari kebijakan strategis pemerintah untuk menjaga kepentingan nasional, stabilitas, dan kepercayaan publik di tengah dinamika keamanan serta geopolitik global.

Dave menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan pertahanan yang berlandaskan konstitusi dan sinergi antara pemerintah, DPR, serta masyarakat.

Namun, dukungan terhadap pergantian jabatan tersebut tidak dengan sendirinya menjawab siapa yang akan menjadi Panglima TNI berikutnya.

"Kebijakan tersebut berlandaskan pada prinsip konstitusi serta semangat untuk memperkuat stabilitas dan kepercayaan publik, sehingga patut kita dukung bersama," kata Dave.