Bahlil Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi untuk Industri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap adanya indikasi penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kebutuhan industri. Pemerintah menyoroti penggunaan BBM subsidi oleh sejumlah pihak, termasuk kendaraan yang beroperasi di sektor pertambangan dan perkebunan.

“Dari awal kami sampaikan bahwa ada indikasi beberapa pihak yang melakukan penyalahgunaan BBM yang bersubsidi dipakai untuk industri,” ucap Bahlil, Jumat (23/10/2026).

Bahlil mengatakan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM (Ditjen Gakkum ESDM) telah melakukan penindakan di Semarang, Jawa Tengah, bersama TNI Angkatan Laut (AL).

“Itu sebagai salah satu bukti, contoh. Itu di laut, tetapi kalau di darat kan banyak juga yang mobil-mobil yang seharusnya tidak boleh ngambil BBM subsidi itu dipakai. Contoh, tronton,” ucap Bahlil.

Ia juga menyoroti penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan yang beroperasi di sektor pertambangan dan perkebunan di Kalimantan. Saat berkunjung ke wilayah tersebut, Bahlil melihat kendaraan dari kedua sektor itu masih mengantre untuk mendapatkan BBM subsidi.

“Di Kalimantan, kan saya kemarin dari sana. Mobil-mobil yang untuk tambang, sebagian untuk kebun, itu masih ada sebagian yang mengantre untuk mengambil BBM subsidi,” ujar Bahlil.

Pernyataan Bahlil tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pengangkutan 406 ribu liter atau 406 kiloliter (KL) bahan bakar minyak jenis solar B50 menggunakan kapal Self-Propelled Oil Barge (SPOB) NURFAIZAH 03 di perairan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.

Kementerian ESDM melalui Ditjen Gakkum ESDM kini menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengangkutan dan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan serta mencegah penyalahgunaan yang berpotensi mengganggu pasokan energi bagi masyarakat.

Kapal SPOB NURFAIZAH 03 pertama kali diketahui saat diperiksa Kapal Angkatan Laut (KAL) Pulau Menjangan II-5-39 pada 15 September 2026.

Setelah temuan tersebut, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) V Semarang menyerahkan penanganan perkara kepada Ditjen Gakkum ESDM untuk didalami lebih lanjut.