Prabowo Sebut Indonesia Negara Ekonomi Terbesar ke-7 di Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia menempati peringkat ketujuh sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia berdasarkan kemampuan daya beli atau purchasing power parity (PPP). Ia menilai capaian tersebut menunjukkan kekuatan ekonomi Indonesia, meski pengelolaan kekayaan nasional masih menjadi tantangan agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat.

"Baru saja IMF mengeluarkan daftar urutan ekonomi terbesar di dunia. Dari PPP, berarti kemampuan daya beli nyata dari ekonomi banyak negara," kata Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

"Indonesia hari ini ditempatkan dalam urutan ketujuh di dunia, urutan ketujuh. We are the seventh biggest economy in the world. We are strong," sambungnya.

Prabowo mengatakan posisi tersebut mencerminkan kekuatan dan kekayaan Indonesia. Namun, ia menekankan pentingnya memastikan kekayaan alam dan ekonomi negara dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan, terutama oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

"We are strong. We are rich. Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita," ujarnya.

Ia juga menilai filosofi ekonomi yang selama ini diterapkan belum sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menurutnya, Indonesia perlu berani melakukan koreksi agar hasil pengelolaan kekayaan negara tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang.

"Saya katakan, kita harus berani. Sekarang saatnya kita berani. Katakanlah apa adanya. Katakanlah kalau merah itu merah, kalau putih itu putih. Kita harus berani koreksi diri. Sekarang ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh kurang dari satu persen di atas. Inilah upaya saudara-saudara," jelas Prabowo.

Meski demikian, Prabowo meyakini Indonesia kini berada di jalur yang tepat. Ia menegaskan komitmennya untuk kembali menjalankan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 sebagai landasan pengelolaan kekayaan nasional.

"Tapi yang saya ingin garis bawahi, we are on the right track. Kita sudah di atas jalan yang benar, kita di arah yang benar, kita melihat deviasi. Kita telah meninggalkan Undang-Undang 1945. Elit kita juga kurang waspada. Sekian puluh tahun kekayaan kita bocor, luar biasa. Tapi kita sekarang berani. Kita ubah, kita kembali ke pasal 33 dan 34 Undang-Undang 1945," pungkas Prabowo.