Vietnam Tawarkan Insentif agar Warga Punya Lebih Banyak Anak

Liputan6.com, Hanoi - Setahun setelah mencabut kebijakan pembatasan dua anak, Vietnam mulai menawarkan insentif agar warganya memiliki lebih banyak anak. Langkah ini diambil karena negara itu berisiko menghadapi penuaan penduduk sebelum menjadi negara berpendapatan tinggi.

Undang-undang kependudukan yang mulai berlaku pada Rabu (1/7) memperpanjang cuti melahirkan bagi ibu yang memiliki anak kedua dari enam bulan menjadi tujuh bulan. Pemerintah juga memberi sejumlah insentif keuangan.

Jika memiliki anak kedua, Nguyen Kim Bich, warga Hanoi, akan mendapat tambahan cuti melahirkan selama satu bulan, pemeriksaan kehamilan gratis, serta bonus tunai.

"Saya bisa tinggal di rumah satu bulan lebih lama bersama bayi. Suami saya juga bisa mendapatkan tambahan hari untuk mendampingi keluarga," kata perempuan berusia 32 tahun itu saat putra kecilnya bermain di kolam bola plastik berwarna-warni, seperti dilaporkan CNA.

Pemerintah juga menggratiskan pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir. Ibu yang memenuhi syarat akan menerima bonus tunai satu kali hingga US$ 228 atau sekitar dua pertiga dari rata-rata gaji bulanan.

"Ini merupakan perubahan pendekatan yang signifikan," ujar Pham Thi Lan, Kepala Bidang Kependudukan dan Pembangunan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) di Vietnam.

"Kami beralih dari pengendalian perencanaan keluarga menjadi fokus pada pembangunan kependudukan."

Namun, bagi Bich dan suaminya, Lai, yang bekerja sebagai akuntan dan profesional periklanan, insentif itu belum cukup meyakinkan.

Hampir separuh pendapatan mereka sekitar US$ 1.000 per bulan habis untuk membesarkan anak pertama. Mereka masih tinggal di rumah kecil bersama orang tua Lai.

"Manfaatnya memang bagus, tetapi belum cukup. Tambahan cuti satu bulan dan bonus US$ 75 tidak akan membuat kami ingin memiliki anak kedua," ujar Bich.

Hingga tahun lalu, anggota Partai Komunis Vietnam masih dapat dikenai sanksi jika memiliki anak ketiga. Kini pemerintah justru mendorong warganya memiliki lebih banyak anak.

Meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya angka kelahiran menjadikan Vietnam sebagai salah satu negara dengan laju penuaan penduduk tercepat di dunia.

Tren ini mencerminkan keberhasilan pembangunan Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Namun, para ekonom mengingatkan kondisi tersebut dapat memicu kekurangan tenaga kerja dan menambah beban sistem jaminan sosial.

Pemerintah berharap undang-undang kependudukan yang baru dapat memperlambat laju penuaan penduduk.

Preferensi terhadap keluarga dengan dua anak di Vietnam sudah muncul sejak dekade 1960-an, ketika pemerintah Vietnam Utara berupaya menekan lonjakan jumlah penduduk pada masa perang.

Pembatasan resmi kemudian diberlakukan pada 1988. Namun, penerapannya tidak pernah seketat di China, yang sempat menerapkan kebijakan satu anak disertai sterilisasi dan aborsi paksa sebelum mencabut aturan itu pada 2016.

Hingga kini, Vietnam belum menghadapi krisis demografi seperti Korea Selatan maupun Jepang.

Angka kelahirannya memang sudah berada di bawah tingkat penggantian penduduk sebesar 2,1 anak per perempuan. Namun, pada level 1,93 anak per perempuan, angkanya masih lebih tinggi dibandingkan sebagian besar negara maju.

Angka harapan hidup kini mendekati 75 tahun, sementara proporsi penduduk berusia di atas 60 tahun telah melampaui 10 persen dari total populasi.

Menurut proyeksi pemerintah, kelompok usia di atas 60 tahun akan mencapai seperempat dari total penduduk pada pertengahan abad ini. Pada saat yang sama, jumlah penduduk diperkirakan mulai menyusut.

Yang menjadi perhatian para ekonom bukan hanya penuaan penduduk, tetapi juga waktunya. Perubahan itu terjadi ketika Vietnam belum mencapai tingkat pembangunan seperti negara-negara lain yang lebih dulu mengalami penuaan penduduk.

Meski menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia, Vietnam masih tergolong negara berpendapatan relatif rendah.

Produk domestik bruto (PDB) per kapita Vietnam sekitar US$ 5.000, hanya separuh dari Jepang ketika angka kelahirannya berada pada tingkat yang sama pada awal 1980-an, bahkan sebelum memperhitungkan inflasi.

"Karena itu, Vietnam memiliki waktu yang lebih sedikit untuk beradaptasi dengan masyarakat yang menua dibandingkan banyak negara maju," tulis Bank Dunia dalam laporan pada 2021.

Bank Dunia juga menilai Vietnam memiliki "jendela waktu yang sempit" untuk melakukan reformasi sebelum menghadapi "perlambatan pertumbuhan ekonomi yang besar".

Pemerintah Vietnam menyebut undang-undang kependudukan yang baru sebagai salah satu upaya mengatasi tantangan tersebut. Mereka mengklaim kebijakan ini menjadi yang pertama di kawasan.

Lan menyambut baik aturan itu. Menurutnya, kebijakan tersebut merespons perubahan demografi sekaligus memberi kebebasan bagi pasangan untuk menentukan pilihan memiliki anak.

Namun, ia mengingatkan bahwa insentif sekali bayar, seperti bonus tunai, belum tentu cukup. Dukungan, ungkapnya, perlu diberikan secara berkelanjutan karena tingginya biaya perumahan dan pengasuhan anak masih menjadi hambatan utama.

Pandangan itu sejalan dengan hasil survei pemerintah yang menunjukkan 73 persen responden yang telah menikah mengaku pendapatan memengaruhi keputusan mereka untuk memiliki anak.

Tran Minh Anh, kasir berusia 24 tahun di Hanoi yang berpenghasilan sekitar US$ 380 per bulan, juga belum berniat memiliki anak.

"Saya tidak akan punya anak sama sekali," katanya. "Memiliki anak akan menjadi tekanan yang terlalu besar, baik secara finansial maupun mental. Bagaimana saya bisa mengurus satu orang lagi? Tidak mungkin!"