Supaya Investor Cepat Bangun Pabrik, HKI Bawa Jurus Ini ke Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Kawasan Industri (HKI) menilai persoalan klasik yang menghambat realisasi investasi masih terus berulang di berbagai daerah. Mulai dari sinkronisasi tata ruang dan pertanahan, proses perizinan lintas instansi, kepastian pasokan listrik dan gas industri, hingga konektivitas kawasan industri dinilai menjadi faktor yang memperlambat pembangunan pabrik dan menurunkan daya saing Indonesia.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, persoalan tersebut bukan sekadar kendala administratif, tetapi berdampak langsung terhadap keputusan investor dalam merealisasikan investasi.

“Investor tidak melihat persoalan berdasarkan kewenangan masing-masing kementerian atau lembaga. Investor melihat Indonesia sebagai tujuan investasi. Karena itu, penyelesaiannya juga harus dilakukan secara terpadu sebagai satu sistem yang memberikan kepastian, kecepatan, dan konsistensi,” ujar Ma’ruf di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Menurut HKI, investor global kini tidak lagi hanya mempertimbangkan besarnya pasar atau ketersediaan sumber daya alam. Kepastian berusaha, kesiapan lahan, keandalan pasokan energi, kualitas infrastruktur logistik, serta konsistensi regulasi menjadi faktor yang semakin menentukan daya saing suatu negara.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengadakan Rakernas XXV HKI. Hasilnya menunjukkan hambatan yang paling sering ditemui investor meliputi sinkronisasi tata ruang dan pertanahan, lamanya proses perizinan yang masih melibatkan banyak instansi, kepastian penyediaan listrik dan gas industri, persetujuan lingkungan hidup, pembangunan akses menuju pelabuhan, jalan tol, dan jaringan kereta api, hingga koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Rakernas XXV HKI dibuka Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam arahannya, Menteri Perindustrian Agus Guniwang menegaskan kawasan industri harus menjadi motor transformasi industri nasional melalui percepatan hilirisasi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan penciptaan lapangan kerja.

Ia menilai berbagai persoalan tersebut memperpanjang waktu realisasi investasi, meningkatkan biaya usaha, dan membuat Indonesia menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara lain dalam menarik modal asing.

Ma’ruf mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk menjadi tujuan investasi unggulan di Asia, seperti pasar domestik yang besar, bonus demografi, sumber daya alam yang melimpah, dan kebijakan hilirisasi. Namun, potensi tersebut tidak akan optimal tanpa perbaikan iklim investasi.

“Indonesia tidak kekurangan investor. Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana minat investasi itu dapat segera berubah menjadi pembangunan pabrik, kegiatan produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.

HKI menilai setiap investasi yang tertunda bukan hanya menunda pembangunan fasilitas produksi, tetapi juga berdampak pada tertundanya penciptaan lapangan kerja, ekspor, transfer teknologi, pertumbuhan usaha lokal, serta penerimaan negara.

“Setiap investasi yang tertunda bukan hanya berarti tertundanya pembangunan pabrik. Yang ikut tertunda adalah lapangan kerja, ekspor, transfer teknologi, pertumbuhan usaha lokal, serta penerimaan negara. Karena itu, persoalan investasi harus dipandang sebagai persoalan strategis nasional yang memerlukan penyelesaian secara terpadu,” tegas Ma’ruf.

Sebagai solusi, HKI mengusulkan harmonisasi regulasi, percepatan penyelesaian perizinan, kepastian tata ruang dan pertanahan, peningkatan keandalan pasokan listrik dan gas industri, penyederhanaan koordinasi lintas kementerian, serta penguatan konektivitas kawasan industri.

Rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. HKI menegaskan usulan yang dibawa bukan berupa kritik terhadap pemerintah, melainkan paket solusi berbasis pengalaman para pengelola kawasan industri yang setiap hari berinteraksi langsung dengan investor.

“Kami tidak datang membawa keluhan. Kami datang dengan diagnosis berdasarkan pengalaman di lapangan, sekaligus membawa rekomendasi dan langkah-langkah penyelesaian yang dapat segera dilaksanakan,” tutup Ma’ruf.