Rosan Roeslani Dapat Tambahan Anggaran Rp 349,7 Miliar untuk Dongkrak Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mendapat tambahan anggaran Rp 349,7 miliar di atas pagu indikatif untuk tahun anggaran 2027.

Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk memperkuat layanan investasi, meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik penanaman modal, serta mempercepat pertumbuhan investasi nasional.

"Adapun tambahan anggaran sebesar Rp349,7 miliar di atas pagu indikatif dialokasikan pada tiga prioritas," kata Rosan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, dikutip dari Antara, Rabu (16/9/2026). 

Prioritas pertama adalah pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) versi 2.0. Pemerintah mengalokasikan Rp 201,8 miliar untuk meningkatkan kualitas OSS sebagai platform layanan investasi nasional.

Prioritas kedua berupa penguatan daya saing dalam menarik investasi dengan anggaran Rp 76,4 miliar. Dana ini akan digunakan untuk memperkuat Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) dan menjalankan promosi investasi yang lebih terarah setelah survei Subnational Business Ready.

Sementara itu, prioritas ketiga mendapat anggaran Rp 71,5 miliar untuk mempercepat pertumbuhan investasi nasional.

Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk mengawal proyek hilirisasi strategis, memfasilitasi proyek prioritas Presiden, serta menjalankan pengawasan berbasis risiko.

Dengan tambahan tersebut, fokus Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tidak hanya mengejar masuknya modal, tetapi juga memastikan investasi dapat direalisasikan dan memberikan dampak ekonomi.

Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR, alokasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp 974,84 miliar.

Anggaran tersebut terbagi menjadi dua program utama. Program dukungan manajemen memperoleh Rp 505,3 miliar, sedangkan program penanaman modal dan hilirisasi mendapatkan Rp 469,54 miliar.

Rosan mengatakan kementeriannya menerima dan menyetujui penetapan anggaran tersebut. Ia juga menegaskan komitmen untuk mengelola anggaran secara akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.

Besarnya anggaran tersebut berkaitan dengan target investasi yang harus dicapai pada 2027. Pemerintah menargetkan realisasi investasi mencapai Rp 2.322 triliun.

Target itu meningkat 13,8 persen dibandingkan target investasi 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun.

Dengan target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan memiliki peran penting dalam mendorong masuknya investasi sekaligus mengawal pelaksanaannya di berbagai sektor.

Target investasi Rp 2.322 triliun pada 2027 menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebutuhan investasi nasional sepanjang 2025-2029 diproyeksikan mencapai Rp 13.032,8 triliun. Pemerintah memperkirakan investasi perlu tumbuh rata-rata sekitar 15,67 persen setiap tahun.

Rosan menegaskan strategi investasi pemerintah tidak semata-mata mengejar besarnya nilai penanaman modal. Investasi yang masuk diharapkan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional dan daerah.

Karena itu, tambahan anggaran 2027 diarahkan bukan hanya untuk meningkatkan pelayanan investasi, tetapi juga memperkuat promosi, mengawal hilirisasi, dan memastikan proyek prioritas berjalan.

Pada akhirnya, Rosan menegaskan ukuran keberhasilan investasi harus terlihat dari manfaat yang diterima masyarakat.

"Bagi kami angka yang ditetapkan pada hari ini pada akhirnya harus kembali kepada rakyat dalam bentuk lapangan kerja, nilai tambah di dalam negeri, dan pembangunan yang lebih merata hingga ke daerah," ujar Rosan.

Dengan demikian, target investasi 2027 tidak hanya berbicara mengenai besarnya modal yang masuk ke Indonesia, tetapi juga bagaimana investasi tersebut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, dan mendorong pemerataan pembangunan.