Gerindra Nilai APBN 2025 Jaga Stabilitas Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra DPR menilai pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 berhasil menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah perlambatan ekonomi global. 

Anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Gerindra, Yuliansyah mengatakan, selain pertumbuhan ekonomi, realisasi tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) juga menjadi sorotan. Dia menuturkan, SBN dengan tenor 10 tahun berada di level 6,71%, lebih rendah dibanding asumsi awal sebesar 7%. Kondisi tersebut menunjukkan efisiensi pengelolaan pembiayaan pemerintah.

"Capaian ini menunjukkan ilustrasi positif dibandingkan realisasi Tahun 2024 yang berada di angka 5,03%. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun realisasi lebih efisiensi di level 6,71% membaik secara asimikan dan asumsi awal 7%,” ujar dia dalam rapat paripurna DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

Yuliansyah menyebut, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kinerja sektor industri pengolahan dan perdagangan yang masing-masing tumbuh 5,30% dan 5,49%. Kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB) juga mencapai 19,7% hingga kuartal I 2026.

Di sektor pertanian, Gerindra menilai, pemerintah berhasil memperkuat ketahanan pangan melalui berbagai kebijakan. Di antaranya menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kilogram serta menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20%.

Fraksi Gerindra menyatakan mendukung pemerintah untuk terus memberikan perhatian terhadap sektor industri pengolahan dan pertanian sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, ia menyatakan, dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut fraksi tersebut, program tersebut tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi baru yang menciptakan efek berganda hingga ke tingkat pedesaan.

“Program MBG secara langsung mendorong aktivitas ekonomi di desa sekaligus menjaga stabilitas sektor pertanian,” ujar Yuliansyah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa realisasi belanja negara sepanjang tahun 2025 lalu mencapai angka Rp 3.435,46 triliun. Angka penyerapan anggaran pemerintah untuk mendanai berbagai program prioritas nasional pun tercatat cukup tinggi.

Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026. Ia merinci, total belanja negara sebesar Rp 3.435,46 triliun tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.586,42 triliun, serta alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 849,04 triliun.

"Realisasi belanja ini lebih tinggi dari rencana awal pascaterbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025," ungkap Purbaya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Ia menerangkan lebih lanjut bahwa Inpres yang mengatur efisiensi belanja tersebut berhasil mencatatkan penghematan luar biasa hingga Rp 306,7 triliun. Langkah efisiensi ini sekaligus membuka ruang relaksasi fiskal melalui program Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 206,4 triliun untuk mendukung implementasi program kerja prioritas.

"Dalam penyerapannya, prinsip value for money menjadi pijakan utama agar setiap rupiah belanja memberi manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Menkeu.

Dengan realisasi belanja tersebut, defisit APBN 2025 dapat dikendalikan dalam batas aman sebesar 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 670,34 triliun.

"Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang prudent (bijaksana) dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang mulai membaik," ujar dia.

Purbaya mengungkapkan, dalam pelaksanaan APBN 2025, realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp 2.765,13 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.218,17 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 541,53 triliun, serta penerimaan hibah sebesar Rp 5,43 triliun.

Bendahara Negara ini mengamini, sektor pendapatan negara sepanjang tahun lalu menghadapi tantangan yang sangat kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global hingga peralihan pengelolaan dividen BUMN ke Danantara.

"Upaya optimalisasi pendapatan negara pada tahun 2025 sangat menantang. Tidak hanya dipengaruhi oleh gejolak ekonomi global, namun juga oleh penyesuaian PPN pada barang mewah, percepatan resolusi pajak guna menjaga likuiditas dunia usaha, serta pengalihan pengelolaan dividen ke Danantara," jelasnya.