APBN 2025, Golkar Minta Pemerintah Optimalkan Saldo Anggaran Lebih

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Golkar DPR RI menilai pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah masa transisi pemerintahan dan ketidakpastian ekonomi global. Meski demikian, pemerintah diminta memperkuat basis penerimaan negara serta menjelaskan strategi pengelolaan utang dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) agar kondisi fiskal tetap sehat.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin, mengatakan bahwa APBN 2025 berhasil menjalankan fungsinya sebagai instrumen menjaga stabilitas ekonomi. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya, dengan inflasi yang terkendali di level 2,92 persen.

“Dalam tantangan perekonomian global, APBN Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan pada masa transisi pemerintahan secara umum mampu menjalankan perannya dengan baik dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional,” jelasnya dalam rapat paripurna DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, dikutip Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25 persen, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,85 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,9.

“Perkembangan tersebut menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Puteri.

Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025. Capaian tersebut memperpanjang raihan opini WTP pemerintah selama 10 tahun berturut-turut.

Selain itu, dari 98 laporan keuangan kementerian dan lembaga yang diperiksa, hanya satu yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Jumlah tersebut membaik dibandingkan tahun 2024 yang masih terdapat dua kementerian atau lembaga beropini WDP.

Golkar berharap kualitas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara yang tercermin dari opini BPK dapat menjadi salah satu indikator dalam evaluasi kinerja kementerian dan lembaga, serta penyempurnaan proses penganggaran.

Di sisi lain, fraksi tersebut menyoroti beberapa aspek pelaksanaan APBN 2025 yang perlu mendapat perhatian serius:

• Target Pendapatan: Realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat mencapai 92,01 persen dari target APBN. Golkar memahami tekanan terhadap penerimaan negara dipengaruhi kondisi ekonomi global, namun meminta pemerintah menjelaskan strategi jangka menengah untuk memperkuat basis penerimaan negara agar ruang fiskal lebih sehat dan berkelanjutan.
• Saldo Anggaran Lebih (SAL): Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan mengenai kebijakan pengelolaan SAL yang pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp 438,26 triliun. Pemerintah diminta menjelaskan arah optimalisasi pemanfaatan SAL, termasuk mekanisme tata kelola, mitigasi risiko, serta ukuran efektivitas penggunaannya sebagai instrumen penyangga fiskal.
• Rasio Utang: Golkar menyoroti kenaikan total kewajiban pemerintah yang mencapai Rp 11.527,29 triliun dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 40,54 persen.