Laporkan APBN 2025 di DPR, Purbaya Ungkap Belanja Negara Bengkak

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa realisasi belanja negara sepanjang tahun 2025 lalu mencapai angka Rp 3.435,46 triliun. Angka penyerapan anggaran pemerintah untuk mendanai berbagai program prioritas nasional pun tercatat cukup tinggi.

Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026. Ia merinci, total belanja negara sebesar Rp 3.435,46 triliun tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.586,42 triliun, serta alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 849,04 triliun.

"Realisasi belanja ini lebih tinggi dari rencana awal pascaterbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025," ungkap Purbaya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Ia menerangkan lebih lanjut bahwa Inpres yang mengatur efisiensi belanja tersebut berhasil mencatatkan penghematan luar biasa hingga Rp 306,7 triliun. Langkah efisiensi ini sekaligus membuka ruang relaksasi fiskal melalui program Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 206,4 triliun untuk mendukung implementasi program kerja prioritas.

"Dalam penyerapannya, prinsip value for money menjadi pijakan utama agar setiap rupiah belanja memberi manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Menkeu.

Dengan realisasi belanja tersebut, defisit APBN 2025 dapat dikendalikan dalam batas aman sebesar 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 670,34 triliun.

"Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang prudent (bijaksana) dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang mulai membaik," tandasnya.

Purbaya mengungkapkan, dalam pelaksanaan APBN 2025, realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp 2.765,13 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.218,17 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 541,53 triliun, serta penerimaan hibah sebesar Rp 5,43 triliun.

Bendahara Negara ini mengamini bahwa sektor pendapatan negara sepanjang tahun lalu menghadapi tantangan yang sangat kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global hingga peralihan pengelolaan dividen BUMN ke Danantara.

"Upaya optimalisasi pendapatan negara pada tahun 2025 sangat menantang. Tidak hanya dipengaruhi oleh gejolak ekonomi global, namun juga oleh penyesuaian PPN pada barang mewah, percepatan resolusi pajak guna menjaga likuiditas dunia usaha, serta pengalihan pengelolaan dividen ke Danantara," jelasnya.