Purbaya Lantik Tiga Dirjen Baru, Ini Pesannya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, resmi melantik tiga direktur jenderal baru di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Mereka dilantik untuk menjaga disiplin fiskal, mengoptimalkan pengelolaan aset negara, serta memperkuat stabilitas sektor keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik.

Ketiga pejabat yang dilantik adalah Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran, Evita Manthovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Menurut Purbaya, jabatan yang diemban ketiga pejabat tersebut bukan sekadar rotasi birokrasi, melainkan amanat negara yang setiap keputusannya akan langsung memengaruhi masyarakat luas.

“Jabatan yang diemban adalah kepercayaan yang sangat besar. Di balik setiap keputusan yang Saudara ambil, ada dampak terhadap anggaran negara, aset negara, stabilitas ekonomi, dunia usaha, dan kehidupan masyarakat,” tegas Purbaya.

Kepada Direktorat Jenderal Anggaran, Purbaya menekankan pentingnya menjaga disiplin fiskal melalui pelaksanaan anggaran yang konsisten dan selektif dalam menyetujui tambahan anggaran. Ia mengingatkan agar Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tidak menjadi sumber pelebaran defisit.

“Tidak semua permintaan anggaran harus dipenuhi. Yang harus kita penuhi adalah program yang benar-benar prioritas, siap dilaksanakan, berdampak bagi rakyat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Di bidang pengelolaan aset, Purbaya meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengoptimalkan aset-aset yang masih menganggur atau belum dimanfaatkan secara maksimal. Langkah tersebut dinilai dapat mendukung pembangunan tanpa harus menambah belanja modal baru.

“Mana yang belum optimal, mana yang idle, mana yang under-utilized, dan mana yang bisa mendukung program pembangunan tanpa harus menambah belanja modal baru,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar DJKN tetap menjaga kepentingan negara dalam pengelolaan aset, termasuk yang berkaitan dengan BUMN, Danantara, maupun kekayaan negara yang dipisahkan.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan diminta memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), DPR, serta kementerian terkait dalam pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Purbaya meminta setiap analisis sektor keuangan disusun berdasarkan data terbaru agar pemerintah dapat mengantisipasi lebih cepat apabila muncul tekanan terhadap likuiditas, pasar modal, maupun arus modal.

“Saya minta setiap analisis sektor keuangan disusun dengan data terbaru, jernih, dan berani menyampaikan risiko apa adanya,” pungkas Menkeu.