Purbaya Siapkan APBN untuk Riset dan Cetak Talenta Industri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus dimanfaatkan sebagai instrumen utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, serta industrialisasi berbasis talenta. 

Hal tersebut disampaikan dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Purbaya menjelaskan pemerintah berkomitmen menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan agar mampu menjalankan dua fungsi utama, yakni sebagai instrumen stabilisasi ekonomi sekaligus pendorong produktivitas, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui forum KSTI ini, pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri untuk memperkuat kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional," kata Purbaya.

Ia menilai kolaborasi yang erat antara pemerintah, akademisi, lembaga riset, dan pelaku industri menjadi faktor penting untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada 2045.

"Untuk mencapai target tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus didukung oleh pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta tumbuhnya wirausaha dan perusahaan rintisan berbasis inovasi," ujar Menkeu.

Pembangunan Talenta Sebagai Fondasi Utama

Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah menempatkan pembangunan talenta sebagai fondasi utama pengembangan industri nasional. Karena itu, penguatan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) terus didorong dengan dipadukan bersama ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE) agar kemajuan teknologi tetap mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kementerian Keuangan juga memperkuat komitmen dalam pengembangan sumber daya manusia melalui sejumlah kebijakan strategis, salah satunya penajaman program beasiswa LPDP. 

Mulai 2026, sekitar 80 persen beasiswa akan diarahkan ke bidang STEM dan industri strategis, seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), semikonduktor, hilirisasi, maritim, serta manufaktur maju. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menghasilkan talenta yang sesuai dengan kebutuhan transformasi ekonomi nasional.

Selain itu, Kementerian Keuangan terus memperluas penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui kerja sama riset dengan berbagai perguruan tinggi. Melalui Center for Public Finance Research, para peneliti berkolaborasi dengan unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih akurat, kredibel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Di tengah tantangan ekonomi global, Menkeu menyampaikan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga. Pada triwulan I 2026, perekonomian nasional tumbuh 5,61 persen dengan inflasi sebesar 3,08 persen. Kondisi tersebut didukung oleh surplus perdagangan, cadangan devisa yang memadai, pertumbuhan kredit yang tetap kuat, serta sektor manufaktur yang masih berada di zona ekspansif.

"Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," tutur Purbaya.

Menkeu juga menegaskan reformasi fiskal terus dijalankan secara konsisten. Hingga Mei 2026, pendapatan negara mengalami peningkatan yang signifikan, sementara belanja negara dipercepat secara proporsional untuk mendukung aktivitas ekonomi. Pada saat yang sama, defisit APBN tetap berada pada level yang aman sehingga kesehatan fiskal nasional tetap terjaga.

Sebagai instrumen pembangunan, APBN 2026 difokuskan untuk mendukung berbagai agenda prioritas pemerintah, meliputi penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan negara, serta percepatan investasi dan perdagangan. Seluruh program tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Menutup paparannya, Menkeu menegaskan keberhasilan mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah akan terus memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan masyarakat agar APBN dapat berperan optimal sebagai instrumen pembangunan menuju Visi Indonesia Emas 2045.