COO Danantara Buka Suara soal Defisit APBN 2026, Ternyata Sengaja

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal I 2026 bukan merupakan sinyal pemerintah kehilangan kendali fiskal. Menurut dia, kondisi tersebut merupakan bagian dari strategi yang sengaja dirancang untuk mempercepat dampak belanja negara terhadap perekonomian.

Dony menjelaskan, pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto mengubah pola belanja negara yang selama ini cenderung menumpuk pada akhir tahun. "Defisit kita memang melebar di kuartal satu. Itu disengaja dan by design," kata Dony, dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2026).

"Ini juga perlu diluruskan, termasuk kepada pengamat, kepada ekonom, dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia," lanjutnya.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit APBN hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut menjadi sorotan karena disebut sebagai defisit kuartal pertama terbesar sepanjang sejarah.

Pada tahun-tahun sebelumnya, APBN umumnya masih mencatatkan surplus pada awal tahun.

Dony menjelaskan, selama bertahun-tahun realisasi belanja pemerintah banyak terkonsentrasi pada November dan Desember.

"Dulu itu bulan November, Desember, dipusatkan belanja. Tetapi kalau dilakukan di akhir, dampak ekonominya sangat pendek dirasakan," ujarnya.

Karena itu, pemerintah memilih mengoptimalkan belanja sejak awal tahun agar efek penggandanya (multiplier effect) dapat dirasakan lebih lama oleh masyarakat dan dunia usaha.

Menurut Dony, pelebaran defisit pada awal tahun merupakan konsekuensi logis dari percepatan belanja pemerintah. Saat pengeluaran negara meningkat lebih cepat, sementara penerimaan negara belum masuk secara penuh, maka defisit akan terlihat lebih besar pada kuartal pertama.

Untuk menggambarkan hal tersebut, Dony menggunakan ilustrasi sederhana.

"Misalkan kita punya belanja seribu. Mau dipakai di awal, di tengah, atau di akhir, jumlahnya akan sama, tetap seribu. Kalau di ujung, dampaknya sangat pendek kita rasakan. Kalau dioptimalkan di awal, dampaknya akan lebih panjang. Tapi total belanjanya sama," katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa tren penerimaan negara mulai menunjukkan perbaikan pada kuartal II 2026.

"Kuartal kedua ini justru terjadi peningkatan pendapatan dari sisi pajak kita yang cukup signifikan," ujarnya, dalam podcast Bukan Kaleng Kaleng.

Dony turut menjawab kekhawatiran sebagian pihak yang menilai percepatan belanja berpotensi membuat utang pemerintah membengkak. Menurutnya, ruang fiskal pemerintah tetap dibatasi oleh aturan yang berlaku.

"Belanja kita itu ada limitnya. APBN kita ada batasnya, dan itu diputuskan atas persetujuan DPR. Jadi tidak bisa tiba-tiba pemerintah belanja suka-sukanya. Apalagi rezim fiskal kita mengenal batas, tidak boleh lebih dari 3 persen. Jadi impossible," tegasnya.

Lebih lanjut, Dony menegaskan fokus pemerintah bukan sekadar memperbesar belanja, melainkan memastikan setiap pengeluaran negara memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur, jaringan irigasi, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mampu menciptakan manfaat ganda, baik untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun penguatan ekonomi daerah.

Dony juga menanggapi kritik yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Menurutnya, terdapat kesalahpahaman dalam membaca struktur pertumbuhan ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ditopang oleh empat komponen utama, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto. Dari keempat komponen tersebut, pemerintah memiliki peran aktif melalui belanja negara dan upaya menarik investasi.

"Kalau kita belajar dari semua negara berkembang yang menuju negara maju, semuanya ada dominasi belanja pemerintah, itu pasti. Contohnya Cina, bagaimana dia membangun infrastruktur, membangun tol, itu kan belanja pemerintah," ujarnya.

Bahkan, Dony menilai Indonesia cenderung lebih konservatif dibanding sejumlah negara lain karena memiliki batas defisit APBN maksimal 3 persen terhadap PDB.

"Rezim fiskal kita mengenal batas atas defisit. Di negara lain tidak ada batas atas defisitnya. Kalau negara mau berkembang, dia mengutang lebih banyak, seperti kita berbisnis. Selama utang itu dipakai untuk komponen yang produktif, itu kan bagus. Seharusnya belanja pemerintahnya diperbesar lagi," kata Dony.