Purbaya Siapkan Cara Supaya Kementerian Tak Minta Anggaran Tambahan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan membatasi pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari kementerian dan lembaga yang tidak mendesak. Purbaya mengatakan pemerintah akan memprioritaskan program yang sudah tercantum dalam APBN sebelum mempertimbangkan permintaan anggaran tambahan.

Purbaya mengatakan setiap usulan ABT akan dibahas berdasarkan kebutuhan dan urgensinya. Pemerintah tidak akan memberikan tambahan anggaran untuk program yang tidak dianggap penting.

"Anggaran belanja tambahan enggak dimasukkan di APBN sebelumnya. Jadi itu mungkin kita akan lihat case by case kalau enggak penting banget, ya enggak usah,” ucapnya di Kementerian Keuangan, Kamis (10/9/2026).

Purbaya mengatakan, pemerintah akan lebih dulu mengutamakan pelaksanaan program yang sudah memiliki alokasi anggaran. Kebijakan tersebut menjadi cara pemerintah menjaga disiplin belanja dan mencegah penambahan anggaran yang tidak diperlukan.

“Kita utamakan yang program-program yang sudah ada saja,” jelasnya.

Purbaya mengatakan, pemerintah tetap akan mempertimbangkan ABT apabila kementerian dan lembaga memiliki kebutuhan yang benar-benar penting. Pemerintah akan menilai setiap pengajuan berdasarkan urgensi dan kebutuhan program.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) nPurbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak pusing dalam mengelola anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bernilai jumbo. Purbaya menegaskan pemerintah hanya perlu memastikan proses pembayaran berjalan lancar sembari tetap mengantisipasi dampak utang serta potensi kebocoran anggaran.

“Saya memang tidak pusing, tinggal bayar. Cuma konsekuensinya ke utang dan segala macam harus diperhatikan, apalagi kalau ada kebocoran,” kata Purbaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).

Purbaya menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran MBG kini semakin terkendali setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah-langkah efisiensi dalam pelaksanaan program. Ia memperkirakan realisasi anggaran MBG untuk tahun ini berpotensi berada di bawah angka Rp 200 triliun.

Ia mencatat alokasi anggaran MBG sebelumnya sempat dihitung berada di kisaran Rp 330 triliun, lalu menyusut menjadi Rp 270 triliun, hingga turun ke Rp 240 triliun. Menurutnya, efisiensi pelaksanaan di lapangan masih bisa menekan nilai realisasi anggaran menjadi jauh lebih rendah.

“Kalau kebijakan yang dijalankan pas seperti yang diasumsikan, saya pikir implementasinya tahun ini akan berada di bawah Rp 200 triliun,” ujar Purbaya.

Guna menjaga akuntabilitas, Kementerian Keuangan turut mengawasi pelaksanaan MBG melalui pemantauan langsung terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Pengawasan ketat ini dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan terbebas dari kebocoran dana.

Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan akan memberikan masukan tegas kepada BGN apabila menemukan operasional SPPG yang bermasalah. Ia menegaskan pihak Kemenkeu tidak ragu untuk memangkas alokasi anggaran jika temuan di lapangan tidak segera ditindaklanjuti.

“Kalau ada yang macam-macam dan tidak didengar, ya kami kurangi anggarannya secara otomatis,” tegas Purbaya.