Setop Subsidi Barang, Luhut: Langsung Transfer ke Rekening

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa penyaluran subsidi ke depan akan langsung ditransfer ke rekening pribadi penerima. Kebijakan ini menandai pergeseran strategi pemerintah, dari yang semula memberi subsidi pada barang menjadi subsidi langsung kepada masyarakat.

Luhut menilai langkah ini sangat krusial agar skema bantuan lebih tepat sasaran. Pembukaan rekening bagi para penerima manfaat tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Nah, presiden kemarin juga kebetulan sudah memberikan instruksi untuk semua mereka punya bank account, karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat, ke bank account dari rakyat," kata Luhut di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Berdasarkan perhitungannya, ada sekitar 50 juta warga miskin pada kelompok desil 1 hingga 5 yang bakal menerima fasilitas rekening tersebut. Sumber dananya disiapkan dari APBN. Luhut memastikan kecukupan anggaran tersebut karena ditopang oleh efisiensi dari digitalisasi yang nilainya mencapai Rp 1.200 triliun.

"Kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai Rp 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah (masyarakat). Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah, jadi pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat," tutur dia.

Pemerintah sendiri telah menunjuk dua bank BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI), untuk menyiapkan fasilitas rekening massal ini.

Airlangga menambahkan, pemerintah membidik target ambisius hingga sekitar 200 juta rekening baru. Langkah masif ini dirancang untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal nasional.

"Targetnya 200 juta rekening," tegas Airlangga.

Dengan adanya rekening perorangan ini, seluruh skema bantuan dari pemerintah dapat disalurkan secara langsung (direct), cepat, serta transparan tanpa perantara.

"Kalau ada dana masuk, kan berarti langsung ada dananya di rekening masyarakat," pungkas Airlangga.

Sebagai bagian dari percepatan akses keuangan formal, pemerintah merancang kebijakan agar warga yang baru menginjak usia 17 tahun bisa langsung memiliki rekening bank. Rekening ini nantinya difungsikan sebagai wadah penerimaan bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa pendaftaran rekening akan difasilitasi melalui BRI dan BSI.

"Yang 17 tahun (dibuka rekening, salah satunya untuk) bansos," kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Airlangga menjelaskan penunjukan BRI dan BSI didasari oleh kesiapan infrastruktur dan jangkauan jaringan yang luas hingga ke pelosok. Pemerintah ingin memanfaatkan kapasitas kedua bank tersebut untuk merangkul masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan (unbanked).

"Dari BRI dan BSI, tujuannya agar perekonomian kita bisa mencakup seluruh masyarakat, terutama kalangan yang belum punya rekening," ujar Airlangga.