GovTech Bisa Tekan Bansos Salah Sasaran hingga di Bawah 10%

Luhut menyebut GovTech bisa menekan bansos tidak tepat sasaran dari 77,6 persen menjadi kurang dari 10 persen.

Diterbitkan 05 September 2026, 20:45 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut integrasi data pemerintah melalui government technology (GovTech) berpotensi menekan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Dari hasil uji coba di Banyuwangi, tingkat bansos tidak tepat sasaran yang sebelumnya mencapai 77,6 persen disebut bisa ditekan menjadi kurang dari 10 persen.

“Piloting yang kami lakukan di Banyuwangi dalam rangka government technology itu telah menemukan berbagai banyak masalah di pemerintahan ini yang kami perbaiki. 77,6 persen off target semua bansos yang diberikan. Dan sekarang dengan perbaikan ini, kami melihat less than 10 persen,” kata Luhut dikutip dari Antara, Sabtu (5/9/2026). 

Menurut Luhut, pemerintah terus mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga. Data tersebut nantinya dapat saling terhubung dan dianalisis menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Pengembangan GovTech saat ini disebut telah mencapai hampir 80 persen. Pemerintah menargetkan sistem tersebut dapat diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026.

Luhut juga menyebut seluruh data pemerintah ditargetkan berbasis ID pada akhir 2026. Dengan begitu, Indonesia akan memiliki digital single ID untuk mendukung integrasi data nasional.

 

Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Luhut menilai penerapan GovTech secara menyeluruh dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan. Integrasi data dinilai dapat membantu menutup berbagai celah kebocoran sekaligus mendorong terciptanya sistem yang lebih transparan.

“Kami menghitung dengan government technology tadi, kita akan bisa menghemat lebih dari Rp1.200 triliun, akan menutup kebocoran di sana-sini dan kita membuat satu ekosistem di mana orang dipaksa transparan, dipaksa untuk lebih efisien, dan dipaksa untuk tidak korupsi,” katanya.

Selain memperbaiki penyaluran bansos, Luhut menilai transformasi digital pemerintahan berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Pemerintah akan terus mengembangkan GovTech secara bertahap. Luhut mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan instruksi agar proses integrasi data tersebut terus dilanjutkan.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6