Luhut: Bansos Tunai Akan Diuji Coba 2027

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai pada kuartal I-II 2027. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah saat ini masih menyempurnakan data penerima agar bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran.

Luhut mengatakan pemutakhiran data penerima ditargetkan selesai pada akhir 2026. Setelah itu, pemerintah akan mulai menguji mekanisme penyaluran bansos tunai pada awal tahun depan.

“Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba,” kata Luhut saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

Menurut Luhut, skema bansos nantinya diarahkan menggunakan transfer tunai. Namun, pemerintah masih menyiapkan mekanisme agar dana bantuan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan.

“Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judol, minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya,” ujarnya.

Terkait nominal bantuan, Luhut menyebut pemerintah tengah menghitung besaran sekitar Rp 5,4 juta per keluarga. Namun, angka tersebut masih bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti tergantung Presiden, kalau kelihatan nanti karena penghematan kami hitung, bisa Rp1.200 triliun,” ujarnya.

Untuk meningkatkan ketepatan sasaran bansos, pemerintah juga mengembangkan sistem berbasis teknologi digital. Data penerima akan diintegrasikan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Selain integrasi data, proses verifikasi penerima akan menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition). Masyarakat yang telah memenuhi kriteria akan mendapatkan bantuan melalui mekanisme yang disiapkan pemerintah.

Sementara itu, masyarakat yang merasa berhak menerima bansos tetapi belum terdaftar akan diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah.

“Jadi akan targeted dan akan membuat keadilan. Sekarang kan banyak yang tidak berhak menerima. Tetapi yang berhak, banyak juga yang tidak menerima,” kata Luhut.

Pemerintah menilai pembaruan data menjadi bagian penting dalam memperbaiki penyaluran bansos. Dengan data yang lebih terintegrasi, penerima bantuan diharapkan benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Luhut mengatakan pengembangan sistem penyaluran bansos dilakukan secara bertahap. Pemerintah ingin menguji mekanisme tersebut terlebih dahulu sebelum menerapkannya secara lebih luas.

Tahapan uji coba juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem, termasuk proses verifikasi penerima, mekanisme penyaluran, serta penggunaan bantuan.

Dengan skema yang sedang disiapkan, pemerintah mengarahkan bansos agar tidak hanya lebih tepat sasaran, tetapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi tujuan program.

Penggunaan teknologi digital dan integrasi data Dukcapil diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam menentukan penerima bantuan. Di sisi lain, mekanisme pengajuan sanggah akan memberikan ruang bagi masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum mendapatkan bansos.

Rencana uji coba pada kuartal I-II 2027 menjadi tahapan penting sebelum pemerintah menentukan penerapan mekanisme baru secara lebih luas.

Besaran bantuan maupun mekanisme final penyaluran masih menunggu keputusan pemerintah, termasuk keputusan Presiden Prabowo Subianto.