Proses Izin Tenaga Kerja Asing Kini Dipangkas Jadi Maksimal 5 Hari

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memangkas proses perizinan tenaga kerja asing (TKA) menjadi maksimal lima hari. Langkah ini dilakukan melalui integrasi sistem Online Single Submission (OSS) sebagai pintu masuk tunggal layanan perizinan TKA.

Dengan sistem yang terintegrasi, pelaku usaha nantinya dapat mengakses layanan perizinan TKA melalui satu sistem. Proses pengajuan tidak lagi berjalan secara terpisah di berbagai sistem milik kementerian.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan penyederhanaan tersebut diharapkan memberikan kepastian kepada investor mengenai waktu penyelesaian perizinan TKA.

"Ini (perizinan TKA) kurang lebih mungkin empat-lima hari, dan itu sesuai dengan PP 28 juga. Saya yakin dalam lima hari itu akan selesai, kalau itu sudah selesai (lima hari), otomatis izinnya akan dikeluarkan. Jadi ini juga akan memberikan kepastian bahwa lima hari ya lima hari," kata Rosan dikutip dari Antara, Rabu (9/9/2026).

Implementasi integrasi layanan tersebut direncanakan mulai berjalan pada akhir September 2026.

Penyederhanaan proses perizinan ini disepakati melalui penandatanganan dua Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Kedua SKB tersebut menjadi dasar integrasi sejumlah sistem yang selama ini digunakan dalam proses layanan TKA.

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah akan mengintegrasikan tiga sistem yang digunakan dalam proses layanan tenaga kerja asing.

Sistem OSS yang berada di bawah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terhubung dengan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja) milik Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain itu, OSS dan SIAPkerja juga akan diintegrasikan dengan Aplikasi All Indonesia pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pemerintah juga membentuk Tim Teknis Integrasi untuk mendukung pelaksanaan penyatuan sistem tersebut.

Rosan mengatakan percepatan proses perizinan TKA diharapkan dapat memberikan kepastian bagi investor yang membutuhkan tenaga kerja asing untuk mendukung kegiatan usaha di Indonesia.

Menurut dia, kebutuhan TKA masih diperlukan pada sejumlah sektor industri. Kehadiran tenaga kerja asing juga diharapkan tidak hanya mengisi kebutuhan tenaga kerja, tetapi turut mendorong proses transfer pengetahuan dan teknologi kepada sumber daya manusia Indonesia.

Dengan proses perizinan yang lebih singkat dan terintegrasi, pemerintah berharap iklim investasi menjadi semakin menarik, khususnya bagi investor asing yang membutuhkan kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan integrasi layanan OSS merupakan bentuk kolaborasi tiga kementerian untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan investasi nasional.

Menurut Yassierli, integrasi tidak hanya membuat proses layanan menjadi lebih sederhana bagi pelaku usaha. Penyatuan data juga memberikan manfaat bagi pemerintah dalam memantau investasi yang telah berjalan.

Pemerintah dapat memperoleh informasi terkait proyeksi investasi hingga sebaran Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang telah diberikan izin.

Meski demikian, Yassierli menegaskan integrasi sistem tidak berarti menghapus kewenangan masing-masing kementerian. Setiap kementerian tetap menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jadi dalam banyak sisi, integrasi data di tiga kementerian ini sangat-sangat kita tunggu sebelumnya, dan ini adalah suatu bukti bahwa berbagai kementerian kita bersinergi, berkolaborasi, dan ini tentu sesuai dengan arahan Pak Presiden tentunya," kata dia lagi.

Dengan integrasi tersebut, pemerintah ingin menciptakan proses perizinan TKA yang lebih sederhana sekaligus memberikan kepastian waktu kepada dunia usaha.

Target penyelesaian maksimal lima hari juga diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kemudahan berusaha dan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.