Wamenaker Tegaskan TKA Harus Transfer Keahlian

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Salah satunya melalui program alih keahlian atau transfer of knowledge kepada tenaga kerja Indonesia.

Menurut dia, kehadiran TKA di Indonesia bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli tertentu, tetapi juga harus menjadi sarana transfer pengetahuan dan keterampilan kepada pekerja lokal.

Dalam kesempatan tersebut, Afriansyah mengingatkan perusahaan agar menjalankan kewajiban alih keahlian secara maksimal sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional.

"TKA hanya diizinkan bekerja untuk keahlian tertentu dan dalam jangka waktu terbatas. Karena itu, perusahaan wajib memastikan tenaga kerja Indonesia mampu menguasai keahlian tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan kompetensi secara mandiri di masa mendatang," tegas Afriansyah Noor saat melakukan kunjungan kerja ke PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) di Morowali, Sulawesi Tengah, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Ia menilai penguasaan teknologi dan keterampilan oleh tenaga kerja Indonesia menjadi kunci agar kebutuhan kompetensi di sektor industri dapat dipenuhi secara mandiri tanpa bergantung pada tenaga kerja asing dalam jangka panjang.

Karena itu, perusahaan yang mempekerjakan TKA diminta memastikan proses transfer keahlian berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi pekerja lokal.

Selain menekankan pentingnya transfer keahlian, Wamenaker juga mengingatkan perusahaan untuk mematuhi seluruh ketentuan penggunaan TKA yang berlaku di Indonesia.

Menurut Afriansyah, pembinaan yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan mengacu pada Pasal 45 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021. Aturan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari tata cara penggunaan TKA, kewajiban dan larangan bagi pemberi kerja, hingga monitoring dan evaluasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

"Pembinaan ini sangat penting untuk memastikan setiap pemberi kerja mematuhi regulasi yang berlaku. Penggunaan TKA harus memberikan nilai tambah strategis bagi bangsa kita melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia," ujarnya.

Kemnaker menilai pengawasan terhadap penggunaan TKA perlu terus diperkuat agar keberadaan tenaga kerja asing benar-benar mendukung pengembangan SDM nasional dan kebutuhan industri dalam negeri.

Dengan kepatuhan terhadap regulasi, pemerintah berharap penggunaan TKA dapat berjalan seimbang antara kebutuhan investasi, transfer teknologi, dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Afriansyah juga menyoroti pentingnya kepatuhan perusahaan dalam membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA).

Menurut dia, dana tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal sekaligus memperluas kesempatan kerja di daerah, khususnya di Kabupaten Morowali yang menjadi salah satu pusat industri strategis nasional.

Ia menegaskan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha harus terus diperkuat agar manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"Kita ingin investasi yang masuk tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas SDM lokal, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat," ujar Afriansyah.

Kunjungan kerja ke kawasan industri Morowali merupakan bagian dari upaya Kemnaker untuk memastikan penggunaan TKA berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di saat yang sama, pemerintah juga ingin memastikan investasi yang masuk ke Indonesia mampu memberikan dampak jangka panjang melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas bagi masyarakat Indonesia.